PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Untuk meyelenggarakan pembangunan daerah, saat ini pemerintah daerah tidak lagi bisa hanya mengandalkan penerimaan dari bagi hasil sumber daya alam.
Pemerintah daerah harus mampu menggali dan mengoptimalkan potensi lain yang telah ada sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Salah satu potensi besar tersebut, adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan maupun pedesaan.
Sebagai salah satu kota yang tumbuh pesat di Indonesia, khususnya Sumatera, Kota Pekanbaru memiliki potensi besar dari pengelolaan PBB.
Dengan jumlah pendudukan sudah mendekati 1,2 juta jiwa, dan tingkat pertumbuhan kawasan pemukiman dan tempat usaha, maka, Pemerintah kota melalui Bapenda Pekanbaru terus membuat formulasi untuk bisa meningkatkan penerimaan dari sektor ini.
Mulai dari intensifikasi wajib pajak, perluasan jangkauan pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga penggunaan teknologi dan aplikasi tepat guna.
Dari tahun ke tahun, target penerimaan dari Pajak Bumi Bangunan juga mengalami kenaikan yang signifikan.
target 2014 Rp52 miliar
target 2015 Rp96 miliar
target 2016 Rp124 miliar
target 2017 Rp124 miliar
target 2018 Rp124 miliar
target 2019 Rp130 miliar
target 2020 Rp154 miliar
Peningkatan target tersebut tentunya didukung dengan sejumlah kebijakan juga kemudahan pelayanan yang dihadirkan Pemko Pekanbaru melalui Bapenda Pekanbaru.
Untuk tahun 2020 ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menerbitkan 265 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).
Bila jumlah tersebut bisa direalisasikan, pemerintah Kota Pekanbaru bisa merealisasikan pendapatan Rp154 miliar.
Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT saat penyerahan secara simbolis SPPT PBB kepada seluruh camat mengungkapkan, tidak banyak yang berubah dari jumlah wajib pajak.
Namun, dia menyebutkan, seiring dengan perkembangan kota, terbukanya akses transportasi, pelayanan dan akses publik menyebabkan banyak dari objek pajak yang sudah ada tersebut juga berubah dan itu juga berpengaruh terhadap besaran nilai objek pajak yang bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah kota Pekanbaru.
"Objek pajak PBB ini barangnya sebetulnya sudah ada. Tidak berkurang. Hanya bergeser kepemilikan. 632,26 km2. Ini potensi PBB yang kami kelola. Jadi dia akan bergeser sesuai perkembangan wilayah perkotaan kita," sebut Wali Kota.
Wali Kota mencontohkan seperti perkembangan kawasan Tenayan Raya, Rumbai Pesisir, Rumbai secara sinergis juga mengubah potensi objek PBB di kawasan tersebut.
''Dulunya cuma kebun biasa, belukar sekarang jadi kawasan perkotaan, pemukiman, juga kawasan Industri, tentunya membawa implikasi perubahan terhadap potensi penerimaan yang bisa diperoleh oleh pemerintah daerah,'' imbuh Wali Kota lagi.
Karena itulah, sambung Wali Kota, tugas dari Camat dan lurah demikian penting dalam membangun kesadaran, mengingatkan masyarakat tentang kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini.
''Tolong disampaikan kepada masyarakat kita dengan cara yang baik, disampaikan tentang DPPT PBB ini ke rumah-rumah, sembari dijelaskan pula tentang cara pembayaran yang bisa dilakukan untuk membayarkan PBB ini, Insya Allah masyarakat juga akan mudah pula mengakses dan membayarkan kewajiban PBB ini dengan tepat waktu,'' sebut Wali kota.
''Mereka bisa bayar lewat e-commerce, bisa lewat bukalapak, Tokopedia dan LinkAja, bisa juga melalui perbankan,'' tolong camat dan lurah diedukasi masyarakat,'' sebut Wali kota.
Wali kota juga menyebutkan, bahwa penting memberikan pemahaman pada masyarakat untuk membayarkan PBB tepat waktu, mengingat saat ini, PBB termasuk salah satu penerimaan daerah yang cukup besar yang potensinya bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Pekanbaru.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru H Zulhelmi Arifin SSTP MSi memaparkan, untuk tahun 2020, ada 265 ribu SPPT PBB diterbitkan.
Sementara itu, mendukung optimalisasi penerimaan daerah dari sektor PBB, Kepala Bapenda Pekanbaru, Zulhelmi Arifin menyebutkan, tahun 2020 ini, Pemko Pekanbaru menerbitkan sebanyak 265 ribu SPPT-PBB.
SPPT PBB tersebut seluruhnya akan didistribusikan ke seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.
Dia berharap, SPPT ini sampai kepada masyarakat, sehingga, bisa dilakukan evaluasi setiap bulannya untuk mengetahui realisasi dari pembayaran PBB di setiap kecamatan maupun kelurahan.
Dia juga mengharapkan dukungan publik untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dimana untuk wajib pajak PBB Rp100 ribu ke bawah mendapat diskon 75 persen.
Sedangkan Rp100 ribu sampai Rp500 ribu diskon 50 persen.
Adapun untuk Rp500 ribu sampai Rp1 juta diskon 25 persen dan di atas Rp1 juta tidak diberikan diskon.
Ami pun tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh warga Kota Pekanbaru yang secara tepat waktu dan disiplin membayarkan kewajiban pajak selama ini.
Sebagaimana diketahui, capaian PAD Kota Pekanbaru dari pajak daerah tahun 2018 berada di angka Rp505 miliar. Sementara tahun lalu, meningkat ke angka Rp627 miliar. "Naik Rp122 miliar. Ini capain tertingggi.
Dari jumlah itu, sebut Zulhelmi Arifin, PBB 2018 sebesar Rp66 miliar dan pada 2019 menjadi Rp132 miliar atau mengalami kenaikan 100 persen," urainya.
Faktor pendukung naiknya PAD dari PBB ini ungkap Ami adalah kebijakan Wako Pekanbaru Firdaus menghapus denda. "Ini menyumbang kenaikan Rp35 miliar partisipasi masyarakat dalam membayarkan kewajiban pajak tepat waktu.
Sebagai apresiasi atas partisipasi masyarakat itu, Zulhelmi juga menyebutkan Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan beraneka ragam hadiah.
selain menyiapkan hadiah utama berupa mobil, pihaknya juga akan memberikan berbagai hadiah menarik lainnya seperti motor, kulkas, tv, kipas angin, dispenser, payung, gantungan kunci dan lainnya.
"Hadiah yang kita siapkan ini ada yang berupa hadiah langsung dan undian," ucapnya.
Untuk hadiah langsung, terang pria yang akrab disapa Ami ini, akan diberikan selama stok masih ada.
"Jadi semakin cepat bayar, maka peluang mendapatkan hadiah semakin besar pula. Syaratnya tidak banyak, cuma bayar dulu (PBB) tepat waktu," ujarnya.(r06)
