PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM) - Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah membuat dunia merana, ribuan nyawa melayang, ekonomi ambruk, tapi tetap ada harapan untuk bangkit.
Meski berasal nun jauh dari sebuah kota bernama Wuhan di Tiongkok sana, namun Covid-19 juga telah membuat masyarakat di Pelalawan-Riau jadi khawatir, sejumlah orag telah terjangkit, dan beberapa nyawa pun telah melayang sia-sia.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan bertekad untuk membasmi dan memutus mata rantai Covid-19 ini di negeri seiya sekata.
Berbagai upaya serta tindakan sekaligus kebijakan diambil dan dilakukan. Hebatnya lagi, tak hanya pemerintah, masyarakatnya sendiri juga turut bahu-membahu mendirikan posko Covid-19 di desa masing-masing.
"Saya dapat yakinkan masyarakat bahwa pemerintah daerah berada digaris terdepan dalam usaha Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Dan kita siapkan posko Covid-19 di setiap kecamatan dan ruang isolasi di RSUD Selasih," tegas Bupati Pelalawan HM Harris meyakinkan warganya.
Disamping pemerintah melakukan berbagai upaya, ternyata masyarakat juga melakukan langkah strategis. Dengan kesadaran tinggi, mereka mendirikan posko Covid-19 di desa masing-masing.
"Masyarakat telah memiliki kesadaran tinggi terkait menangani kasus Covid-19 di wilayahnya. Dengan swadaya, mereka telah mendirikan posko-posko Covid-19 didesa masing. Kemudian juga telah menaati anjuran pemerintah agar menahan diri untuk tindak berpengiian keluar daerah. Sekaligus tidak menggelar acara yang mendatangkan keramaian," ucapnya.
Kesadaran ini muncul dari dalam hati masyarakat sendiri dan pemerintah patut memberikan apresiasi.
Sementara itu, di sisi Pemerintah tambah HM Harris, juga akan mengalokasikan anggaran yang mencapai Rp 63 miliar. "Ya, kita anggarkan Rp 63 miliar. Karena berdasarkan perhitungan plafon untuk penanggulangan hingga pencegahan kita membutuhkan dana Rp63 miliar," ujarnya lagi.
Hingga saat ini pihaknya baru bisa menyisihkan anggaran sebesar Rp36 miliar dari relokasi dan perampingan anggaran dari beberapa Organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Pelalawan.
Namun dengan masih kurangnya anggaran yang dibutuhkan saat ini, pihaknya masih terus berusaha untuk menggeser beberapa pos pekerjaan yang dirasa tidak terlalu mendesak.
"Ini kita alokasikan dari kegiatan non fisik sebesar Rp36 miliar dan kekurangannya masih kita gesa untuk mengatasi pandemi ini," imbuhnya.
Lebih lanjut, Harris menyebutkan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan, seperti pengadaan alat pelindung diri (APD), hingga untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Kemudian untuk fasilitas perawatan pasien baik itu Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Diskes telah menyiapkan 1 RSUD Selasih dan 14 Puskesmas.
“Di RSUD Selasih kita mempunyai 6 Ruang Isolasi dan puskesmas berjumlah 28 ruang. Total kita punya ruang isolasi 34 ruangan yang sesuai dengan standar Kemenkes,” kata Bupati Pelalawan HM Harris saat meninjau ruang isolasi di RSUD Selasih.
Tak hanya di bidang pendidikan, semua bidang pun mendapat perhatian yang sama dari Pemkab Pelalawan, berdasarkan perhitungan plafon dalam penanggulangan virus corona secara menyeluruh, pemda membutuhkan Rp 63 miliar.
Anggaran sebesar itu tidak hanya untuk pencegahan maupun pengobatan warga terindikasi Covid-19 saja, Tetapi juga termasuk untuk penganan dampak sosial, ekonomi, pendidikan, hingga budaya yang terkena dampak Covid-19.
“Kebutuhan yang diperlukan mencapai Rp 63 M seluruhnya. Dalam rapat sudah diputuskan. Ini untuk keseluruhan,” papar HM Harris.
Segala kegiatan dan program yang dianggap tidak terlalu penting akan dipangkas dan dananya dialihkan ke Covid-19. Kemudian acara-acara seremonial yang selama ini dilaksanakan dinas-dinas juga dicoret dan biayanya digelontorkan juga ke Covid-19.
Kegiatan adat istiadat dan keagamaan pun ditiadakan, seperti MTQ kabupaten, Balimau Kasai, hingga Pelalawan Expo. Termasuk juga kegiatan rapat, pertemuan rutin, pelatihan, sampai Kunjungan Kerja (Kunker) juga disisir.
“Biaya Check Up untuk bupati juga dipotong, karena sudah ada BPJS. Dananya dibuat ke penanganan corona,” tambah Harris.
Dalam penyisiran anggaran ini, lanjut Harris, tidak melibatkan instansi penegak hukum dan hanya dikawal Inspektorat Pelalawan. Namun dalam pelaksanaan dan penggunaan dana Rp 63 miliar itu, Pemda akan menggandeng aparat penegak hukum dari kejaksaan maupun kepolisian.
Agar realisasinya tepat sasaran serta tidak ada penyelewengan dana oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan di tengah pandemi ini. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sendiri memastikan belum ada anggaran pergeseran untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pelalawan yang dicairkan. Hingga kini pihaknya baru menerima usulan dari setiap tim gugus tugas penanganan dan pencegahan Covid-19 sebanyak Rp63 miliar.
Kadiskes Pelalawan yang juga ditunjuk sebagai juru bicara Gugus tugas Covid 19 Kabupaten Pelalawan, Asril M.Kes mengatakan bahwa sampai akhir Maret ini, di Kabupaten Pelalawan masih dinyatakan negatif untuk virus Corona. Artinya, belum ada satu pun masyarakat di daerah ini yang dinyatakan suspect virus Corona.
Meski begitu, Dinas Kesehatan Pelalawan terus memantau perkembangan informasi terkait virus Corona ini di tiap Puskesmas. "Seperti Puskesmas Kuala Kampar, kami telah memberlakukan thermo scanner bagi tiap masyarakat yang tiba ke daerah tersebut melalui pelabuhan," kata Asril
Namun pada awal April sampai pertengahan April 2020, empat orang warga negeri seiya sekata dinyatakan postif covid 19, penyakit berbahaya dan mematikan itu menjadi bisa saja menjadi ancaman bagi masyarakat lain yang pernah melakukan kontak fisik dengan keempat pasien positif tadi.
Langkah cepat dilakukan oleh Tim Gugus tugas Penanganan Covid Pemkab Pelalawan, rumah dan tempat tempat yang pernah disinggahi oleh keempat pasien positif itu disemprotkan disinfektan, orang orang yang pernah melakukan kontak dengan para pasien positif itu dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan thermal scanner, dan berbagai protocol kesehatan lainnya.
Ketua Gugus tugas penanganan Covid 19 Pemkab Pelalawan menerbitkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 360/BPBD/2020/82 tentang percepatan antisipasi penanganan dan penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Pelalawan, maka dalam rangka upaya pencegahan terhadap percepatan penularan infeksi Covid-19 tersebut, Bupati Pelalawan melalui Diskopperindag dan UKM Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 800/DKUKMPP-S/124.a tentang pengaturan penyelenggaraan kegiatan operasional tempat usaha dalam upaya kewaspadaan terhadap penularan infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).
"Edaran ini kita keluarkan dalam upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19, dan kita mengimbau kepada semua pelaku usaha untuk mematuhi surat edaran ini," terang Kadiskopperindag dan UKM Kabupaten Pelalawan, Fahrizal, Rabu (8/4/2020).
Namun pendemi Covid-19 belum menampakkan tanda tanda hilang dari muka bumi khususnya di Kabupaten Pelalawan, Pemerintah daerah meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat bencana nonalam Corona Virus Desease 2019 (Covid-19, status tanggap darurat Covid-19 akan berlaku selama 14 hari kedepan terhitung sejak 13 April sampai 26 April mendatang.
Peningkatan status ini berdasarkan perintah Bupati Pelalawan, HM Harris, dalam rapat gabungan tim gugus tugas di auditorium lantai lll kantor bupati. Menyusul petunjuk dari Gubernur Riau, H Syamsuar, saat telekonfrence bersama seluruh kepala daerah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kita tingkatkan status menjadi tanggap darurat bencana Covid-19 di Pelalawan. Dengan ini penanganan dan penanggulangan akan lebih dimaksimalkan," pungkasnya. (R09/Advertorial Pemkab Pelalawan)
Listrik Indonesia
