JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mementingkan persoalan ekonomi dalam menghadapi wabah virus corona. Menurutnya, aspek kesehatan juga masih menjadi prioritas pemerintah.
Dia menekankan, aspek kesehatan dan ekonomi sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Maka, isu yang kini mencuat ialah pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena mendahulukan kepentingan ekonomi.
"Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar," katanya dikutip dari akun Instagram maupun Facebook miliknya, Minggu, 31 Mei 2020.
Sejak Maret 2020, menurut Sri, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merealokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa.
Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium pada Maret, kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan polymerase chain reaction (PCR).
"Bagaimana saya merespons rencana pelonggaran PSBB? Pemerintah bukan tanpa dasar dalam melakukan pelonggaran PSBB. Pemerintah mengikuti standar WHO, yaitu jika angka Rt (Reproduksi Efektif) di bawah 1selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB," tulisnya.
Dengan mitigasi risiko agar tidak terjadi serangan gelombang kedua maka, Sri menegaskan, pemerintah harus menyiapkan protokol tatanan kehidupan normal yangbaru alias new normal. Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta berbagai sarana publik.
"Saat ini masing-masing kementerian menyiapkan protokol tersebut. TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin enforcement dan disiplin pelaksanaan protokol tersebut di ruang publik," kata Sri.
Dia menekankan, aspek kesehatan dan ekonomi sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Sehingga, isu yang saat ini mencuat di tengah-tengah masyarakat di mana pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena mendahulukan kepentingan ekonomi tidaklah benar.(R04)
Listrik Indonesia
