TELUK KUANTAN (RIAUSKY.COM) - Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendesa Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2020.
Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
Yang mana pada tahap pertama sebanyak 15 persen, tahap kedua 15 dan tahap selanjutnya 10 persen yang akan dibagikan kepada penerima yang terdampak Covid-19 tersebut, dari setiap penerima akan diberikan bantuan secara tunai sebesar Rp.600.000 per setiap bulannya.
Namun di salah satu Desa di Kecamatan gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, pembagian BLT-DD yang disalurkan pada 21 mei 2020 lalu, yang diberikan sebanyak 103 Kepala Keluarga (KK) menimbulkan polemik dikalangan masyarakat.
Bagaimana tidak dari 103 penerima tersebut, ada 3 orang penerima berstatuskan sebagai anggota BPD, bahkan bukan itu saja, yang lebih lucunya, salah seorang penerima mengatakan setelah uang dikasihkan sejumlah Rp 1.200.000 per KK, malamnya kepala desa beserta perangkat memungut uang Rp 100.000 per orang dengan tidak secara bersamaan.
"Kami di pungut 100 ribu per orang, oleh kades, dan ada juga penerima yang lain, dipungut perangkat desa juga 100 ribu," ujar penerima yang enggan disebutkan namanya.
Menurut keterangan penerima, ada 13 penerima yang dipungut secara keseluruhan, bahkan saat ditanyakan alasan apa kades ataupun perangkat desa memungut uang tersebut, penerima menjelaskan "tidak ada alasan nya, dan tanpa ada penjelasan," ujarnya.
Saat dikonfirmasi via handphone oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kepala desa tersebut menjelaskan, "tidak ada pungutan, apa yang mereka katakan itu bohong," jelasnya
Bahkan oknum Kades tersebut cukup arogan saat komfirmasi tentang kebenaran informasi tersebut dan mengatakan, "Siapa masyarakat yang melapor itu, ini ada pisau (belati), mau berkelahi ayo, ada tanah lapang untuk berkelahi," ucap kades tersebut saat ditanyakan tentang kebenaran informasi tersebut.
Terkait hal ini, Koordinator Wilayah FPII Kuantan Singingi berharap kepada pihak terkait menindak tegas kepada oknum kepala desa dan perangkatnya tersebut sesuai aturan dan UU yang berlaku, karena menurutnya, bukan saja masalah pungutan, melainkan ada nya penerima DD tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
"Kita berharap adanya tindakan tegas oleh pihak-pihak terkait dalam perilakunya tersebut, karena kita punya bukti rekaman dari sepenerima bantuan tersebut," pungkasnya. (R12)
Listrik Indonesia
