PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Gubernur Riau H Syamsuar meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri pelabuhan dan tidak bergantung dengan perusahaan BUMN.
Hal ini disampaikan Gubri saat rapat koordinasi dengan Anggota DPR RI Komisi V H Syahrul Aidi dan jajaran pemerintah kabupaten/kota, Selasa (30/6/20) di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.
Menurutnya, pelabuhan di kawasan industri sebaiknya dikelola BUMD ketimbang BUMN seperti PT Pelindo. "Bagus daerah yang kelola pelabuhan itu melalui BUMD. Sehingga bisa mendapatkan PAD kita," sebut Gubri.
Menurut Gubri, pembangunan kawasan pelabuhan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke Pelindo. Hal ini bisa merugikan daerah.
"Boleh bekerjasama, tetapi konsepnya bisnis to bisnis. Bukan mereka semuanya yang eksis menguasai,"sebut Gubri.
Gubri mencontohkan saat dirinya menjadi Bupati Siak yang pernah menolak kerjasama dengan PT Pelindo. Pasalnya, BUMN itu ingin menguasai pengelolaan pelabuhan, sementara lahannya disediakan oleh Pemkab Siak.
"Saya dulu dibujuk-bujuk mereka, tapi tak laku sama saya. Mereka ingin minta menguasai, tetapi saya tidak kasih,"papar Gubri.
Oleh karena sambung Gubri, pihaknya sangat mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan industri pelabuhan. Saat ini, ada tiga kawasan industri di Riau yakni, Kawasan Industri Buton (KIB), Kawasan Industri Kuala Enok dan Kawasan Industri Dumai dan Tenayan Raya di Pekanbaru.
Gubri berharap kepada Anggota DPR RI Syahrul untu memanggil pihak PT Pelindo. Alasannya, banyak permasalahan di kawasan pelabuhan industri yang harus diselesaikan. (R07/MCRiau)
Listrik Indonesia
