DKI Jakarta Paling Tinggi, Mendagri Sebut hanya 5 Provinsi Ini yang Realisasi Belanjanya di Atas Rata-rata Nasional

DKI Jakarta Paling Tinggi, Mendagri Sebut hanya 5 Provinsi Ini yang Realisasi Belanjanya di Atas Rata-rata Nasional
Mendagri Tito Karnavian 

JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Dari 34 provinsi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian menyebut hanya lima yang realisasi belanjanya di atas rata-rata nasional.

Mantan kapolri ini memaparkan, rata-rata realisasi belanja nasional saat ini sebesar 47,36 persen. Sementara realisasi belanja rata-rata provinsi masih di kisaran 37,90 persen.

"Yang di atas rata-rata nasional hanya 5 provinsi yaitu DKI Jakarta 54,06 persen, Kalimantan Selatan 53,49 persen, Sumatra Barat 51,88 persen, Sulawesi Selatan 50,25 persen dan Gorontalo 48,81 persen," katanya saat rapat koordinasi secara virtual di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Sementara itu untuk provinsi lainnya realisasi belanja masih di bawah rata-rata nasional. Di antaranya Bali 47,03 persen, Kepulauan Riau 43,97 persen, NTT 43,81persen, Banten 43,76 persen, Kalimantan Tengah 41,94 persen, Kalimantan Utara 41,87 persen dan Maluku 40,60 persen.

Selanjutnya Bangka Belitung 39,68 persen, Sulawesi Utara 38,81 persen, DI Yogyakarta 38,39 persen, Papua Barat 37,72 persen, Jawa Timur 37,46 persen, Sulawesi Tengah 36,59 persen, Bengkulu 35,63 persen, Riau 34,92 persen.

Lalu, Kalimantan Timur 34,43 persen, Sumatra Utara 34,02 persen, Sumatra Selatan 32,96 persen, Jawa Tengah 32,69 persen, Lampung 31,77 persen, Jawa Barat 31,38 persen, NTB 30,70 persen, Aceh 30,09 persen, Sulawesi Barat 29,12 persen. Kemudian, Maluku Utara 28,98 persen, Kalimantan Barat 25,98 persen, Jambi 25,91 persen, Sulawesi tenggara 24,56 persen dan Papua 21,57 persen.

Tito mengingatkan agar realisasi anggaran terus dimaksimalkan. Dengan begitu dapat menggenjot pemulihan ekonomi nasional.

"Realisasi diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi karena dalam keadaan yang terkontraksi ekonomi maupun keuangan maka belanja pemerintah menjadi sumber utama. Jika uang tidak beredar karena tidak direalisasikan maka akan sulit mendukung pemulihan ekonomi," tuturnya. (R02)

Sumber: iNews.id

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index