JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin angkat suara soal capaian pembangunan yang dilaksanakan selama satu tahun Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Ma'ruf mengungkapkan tetap ada capaian yang telah dilakukan pemerintah. Walau dalam situasi pandemi, justru ada momentum penting yaitu untuk membangun kemandirian.
''Saya fikir karena akhir-akhir ini kan terpotong. Andai kata Tidak ada pandemi, saya kira banyak sekali capaian-capaian baik dalam penyiapan SDM, infstruktur, dalam penyederhanaan regulasi, maupun juga reformasi birokrasi, ekonomi, itu pasti banyak sekali,'' kata Ma'ruf saat dialog Catatan Najwa di Narasi yang ditayangkan 20 Oktober 2020 bersempena 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
''Ini Saya kira kita mulai membangun produk-produk dalam negeri, memanfaat kemudian kehidupan digitalisasi, di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan, kemudian inovasi juga mulai, bukan hanya alat-alat kesehatan, tapi juga banyak hal. Dan upaya untuk mendorong UMKM itu sangat besar sekali,'' kata Ma'ruf.
Pada kesempatan itu, Najwa juga menanyakan tentang evaluasi yang dilaksanakan Jokowi-Ma'ruf terkait kinerja jajarannya, termasuk isu kemungkinan akan adanya reshuffle.
Ma'ruf mengaku kalau baik dia dan presiden Joko Widodo belum ada membahas tentang rencana reshuffle terkait kinerja jajarannya.
''Ha itu yang saya belum tahu, itu yang tahu Pak Jokowi dan Allah saja, itu kan hak prerogatif presiden,'' ungkap dia.
Ma'ruf juga menjelaskan kalau sejauh ini, Jokowi-Ma'ruf belum ada melakukan evaluasi.
''memang dan belum dilakukan evaluasi, karena itu kan nanti data-datanya oleh presiden. Kalau ada yang penting baru nanti diajak bicara. Tentu Saya sebagai wapres akan memberikan saran-saran. Tapi seluruh hal yang mengakut reshuffle itu kan hak prerogatif Presiden,'' kata Ma'ruf.
Ma'ruf juga mengomentari sebuah cuplikan komentar Burhanuddin Muhtadi soal posisinya yang sering berada di belakang layar, berbeda dengan Jusuf Kalla saat menjabat sebagai Wakil Presiden Joko Widodo.
''Saya kira tidak masalah, ya boleh saja, karena yang diukur itu, ukurannya itu adalah yang terlihat oleh publik, statemen-statemen tadi. Maka tentu hasilnya seperti itu,'' tegas dia.
''Tapi kalau ditelusuri seperti apa berkerjanya seperti saya katakan, kita sebagai wapres ya membantu presiden dalam sidang kabinet, kabinet terbatas, paripurna, saya mengkoordinasikan dan suatu rapat koordinasi kan tidak harus distatementkan. Tapi bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, karena itu yang banyak memberi statemen presiden, itu hak-hak beliau ya. Dalam hal-hal penting tentu saya bicara berdua, tapi kebijakannya bukan saya, tapi presiden,'' kata dia.
Ditambahkan dia, sementara orang memang melihat kinerja dari banyaknya statemen. Padahal, dia sendiri memang selama ini tidak banyak berstatement.
''Saya itukan memang tidak banyak statement. Sebab Saya berprinsip ada yang harus distatementkan, ada yang harus dikerjakan tidak perlu distementkan. Jadi memang tidak semua harus distementkan, itu pola kerja seseorang mungkin berbeda saja, saya kira persepsi saja,'' lugasnya.(R04)
Listrik Indonesia
