JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Mantan Menko Perekonomian yang juga ekonom senior Rizal Ramli angkat bicara soal evaluasi 1 tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dalam dialog di Indonesia Lawyers Club di Tv One yang dipandu Karni Ilyas, Rizal mempertanyakan mengapa disebut evaluasi satu tahun.
Dia mempertanyakan, bukankah pemerintahan Joko Widodo sudah berlangsung selama 6 tahun?
''Satu tahun? bukannya sudah 6 tahun? Memang Satu tahun bersama Pak Ma'ruf, cuman wapres kita ini antara ada dan tiada, kayak pelengkap doang. Tapi kita harus analisa pemerintahan Jokowi tahun ke 6,'' kata dia pada acara yang dilaksanakan Selasa (20/10/2020) malam tadi yang mengambil tema: Setahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi''
Dijelaskan Rizal, Dalam tahun ke 6 ini, di luar sebelum covid, sebetulnya sudah ada indikator ekonomi itu merosot.
''Sejak 1,5 tahun yang lalu. Kami berkali-kali mengatakan awas, lampu kuning, bisa lampu merah, karena primary balance itu negatif. Artinya buat bayar bunga utang aja harus ngutang,'' kata dia.
''Current account defisit tadinya negatif, dan sebagainya. Tax ratio termasuk paling rendah. Zaman saya menko, Tax Ratio to GDP itu 11,5 persen hari ini 2019 10 persen, kemudian karena covid-19 8 persen,'' lanjut Rizal dalam acara yang juga dihadiri Menko Polhukam, Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Jhonny Plate juga kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga Presideium KAMI, Gatot Nurmantyo.
Dikatakan Rizal, ''Iven tak ada Covid, we are on the way into economic crisis, kenapa? karena utangnya sudah sangat besar''.
Rizal menyebutkan, tahun 1998, utang swasta besar, utang pemerintah sedikit. Tapi hari ini, utang pemerintah yang besar, termasuk BUMN, utang swastanya lebih kecil.
''Kenapa? saya tak bisa salahkan Pak Jokowi, karena ide untuk membangun jalan tol baru di utara jawa dari Banten ke Banyuwangi itu saya yang bujup Pak SBY pada waktu itu. ''Masa cuma deandles mas yang bisa bikin?''.
Malaysia bikin dari kuala lumpur ke Singapura, kepadatan lalu lintasnya 1/7 dari pantai utara jawa. Kalau itu saja visibel, ini meski visibel,'' kenang Rizal.
Dia tanya saran saya bagaimana?
''Kita buka aja tender masing-masing 450 kilometer, asing kita undang, kontraktor lokalnya nasional, kita nggak usah sibuk nyiapin uang yang penting return dalam US dolarnya 11 persen. Dua tahun 3 tahun pasti jadi. Tapi seperti biasa dikasih sama menterinya. Saya susahnya sama kayak pak Karni, kenal semua, teman semua. Dikasihlah sama menteri-menterinya, konco-konconya masing-masing 60 kilometer-60 kilometer. Nggak bisa rise money. Ada secsion yang visible padat lalu lintasnya, ada yang nggak visible. Akhirnya setelah 10 tahun pak SBY, hanya terbangun 160 kilometer jalan tol,'' kenang Rizal Ramli.
''Saya dulu sarankan jangan pakai uang negara, investor aja, yang uang negara infrastruktur kita pakai buat di luar jawa dan jalan kabupaten,'' kata Rizal mengingat kebijakan dimaksud.
Nah, ketika Presiden Jokowi memimpin, dia sempat mempertanyakan mengapa tol itu baru 160 kilometer.
''Waktu pak Jokowi masuk dia kesel, kok baru 160 kilometer, dia perintahin aja BUMN, satu beli lagi konsesi yang nggak dikerjain sama pemiliknya 10 tahun,'' ungkap Rizal.
BUMN, kata dia, diperintahkan untuk membangun jalan tol.
''BUMN ini plafonnya, biayanya 150 persen- 200 persen lebih mahal. Jalannya jadi, jalan tol sepanjang pantai utara cuma at the cost, 150 persen-200 persen lebih mahal, utang BUMN-nya gede,'' ungkap dia terkait situasi itu.(R04)
Listrik Indonesia
