JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerimaan warga menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa dijadikan solusi mengatasi pengangguran. Di sini swasta harus masuk.
"Kami meyakini bahwa untuk mencipta lapangan kerja untuk pengangguran mencapai 15 juta (jiwa) itu, tidak mungkin dengan penerimaan PNS, enggak mungkin. Swasta harus masuk, caranya dengan investasi," kata Bahlil di Jakarta, Senin (26/10/2020).
Dia menerangkan angka 15 juta orang pengangguran ini merupakan akumulasi dari angka pengangguran saat ini mencapai 7 juta jiwa. Ditambah angka tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 mencapai 5 juta jiwa dan jumlah angkatan kerja per tahun mencapai 3 juta jiwa.
"Dapat dari mana datanya, dapat dari beberapa asosiasi. Dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Jadi total sekarang kondisi total orang yang mencari pekerjaan kurang lebih 15 juta (jiwa)," kata Bahlil.
Namun, muncul pertanyaan berapa banyak serapan penerimaan PNS, ditambah TNI/ Polri, dan BUMN bisa berdampak mengurangi angka 15 juta pengangguran tersebut.
"Karena perintah pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hadir harus memberikan lapangan pekerjaan yang layak untuk warganya, kan begitu," ujar Bahlil.
??????Bahlil menyebutkan total serapan penerimaan TNI/ Polri dan PNS terhadap tenaga kerja hanya berkisar 400.000 sampai 500.000. Kalau hanya itu yang diandalkan untuk mengatasi pengangguran, maka ada 14.500.000 jiwa lagi yang belum mendapatkan pekerjaan.
Menjadi ironi, lanjut Bahlil, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada 2030. Artinya, dominasi penduduk di Indonesia pada tahun 2030 adalah usia produktif.(R04)
Sumber Berita: inews.id
Listrik Indonesia
