JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sudah tepat.
Penilaian itu disampaikan Said kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Jumat (30/10/2020).
"Jadi Gubernur Jateng sudah benar nggak mengikuti surat edaran yang sifatnya imbauan," ujarnya.
Menurut Said, di dalam peraturan perundang-undangan, tidak dikenal surat edaran. Ia bilang kalau patokan upah minimum adalah UU Cipta Kerja.
"UU Cipta Kerja kan belum berlaku ya, belum berlaku nomornya, tanggal 7 November baru berlaku," kata Said Iqbal.
Oleh karena itu, kenaikan upah saat ini mendasarkan pada dua dasar hukum utama, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
Ganjar menaikkan UMP 2021 Jateng sebesar 3,27% menjadi Rp1.798.979,12. Apakah kenaikan itu sudah cukup?
Said Iqbal lantas memakai analogi pada periode 1998-1999. Saat itu, terjadi resesi ekonomi dengan perekonomian minus 17,56% dan inflasi 78%. Itu artinya harga barang-barang naik dua kali lipat. Akan tetapi, pemerintah menaikkan upah hingga 16%.
"Sekarang 3 kuartal sekitar minus 8%. Lebih dalam resesinya, tergantung kebijakan politik dan ekonomi. Dengan demikian kebijakan gubernur Jateng adalah kebijakan politik ekonomi dan itu sah-sah saja. Daripada menimbulkan gejolak, perlawanan, aksi besar-besaran, justru akan merugikan semua pihak," ujar Said Iqbal.
Lebih lanjut, dia mengatakan semua ini tak lepas dari sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang tidak mendengarkan serikat buruh. Said Iqbal mengaku mendapat laporan dari serikat buruh di Dewan Pengupahan Nasional kalau tidak ada kesepakatan.
"Dan saya sudah baca hasil notulen forum dewan pengupahan seluruh Indonesia nggak ada kesepakatan. Yang ada pendapat para pihak memang pendapat Apindo nggak ada kenaikan. Berarti menaker hanya dengar Apindo dong," kata Said Iqbal.
"Maka gubernur Ganjar dengan pertimbangkan kondisi politik di Jateng dan ekonomi kan makin terpuruk dengan kenaikan upah, daya beli makin ancur. Sudah investasi ancur, belanja pemerintah APBN, APBD, berdarah-berdarah. Ekspor juga nggak menggembirakan. Masa konsumsi mau dihancurin lagi. Maka di situ gubernur ambil kebijakan," lanjutnya.(R03)
Sumber Berita: cnbcindonesia.com
