JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Pada pembukaan rapat terbatas (ratas) hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung mengingatkan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 untuk fokus.
Hal ini mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran hingga triliunan rupiah untuk menangani pandemi Covid-19.
“Saya juga ingatkan kepada Ketua Gugus Tugas, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 untuk terus melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 karena anggaran pemerintah yang keluar ini sudah berjumlah triliunan rupiah. Jangan sampai kehilangan fokus kendali dalam penanganan covid-19 ini,” katanya saat membuka ratas, Senin (16/11/2020).
Jokowi pada ratas itu meminta ada ketegasan dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19. Dia mengatakan ketegasan itu diperlukan karena kasus aktif di Indonesia sudah berada pada angka 12,82%.
Angka ini jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85%. Rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia disebutnya juga sangat bagus, yakni mencapai 83,92% yang jauh lebih baik dibandingkan angka kesembuhan dunia di angka 69,73%.
"Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan," ujarnya.
Dia juga mengingatkan jangan sampai pemerintah tidak tegas sehingga membuat perjuangan tenaga medis menjadi sia-sia.
Dia meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.
"Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," tuturnya.
Perintahkan Mendagri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah amat diperlukan. Hal ini agar langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar berjalan dengan efektif.
Dia secara khusus meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengingatkan kepala daerah. Jika perlu menegur kepala daerah yang ikut melanggar protokol kesehatan
"Saya juga minta Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun," katanya, Senin (16/2020).
Jokowi mengingatkan daerah-daerah yang telah memiliki peraturan daerah (perda) mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu.
“Dalam hal ini, tugas pemerintah ialah mengambil tindakan hukum. Dimana ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan,” ungkapnya.
Jokowi mengingatkan, penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan. Pasalnya karena tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus korona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan.
Dia meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.
"Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," tuturnya.(R04)
Sumber Berita: inews.id
Listrik Indonesia
