JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Eks Menteri BUMN Dahlan Iskan mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan vaksin Corona (COVID-19).
Sebelumnya ada dua skema yang bakal digunakan, yakni yang dibiayai pemerintah dan mandiri alias bayar sendiri.
Jokowi memutuskan vaksin Corona gratis setelah menerima banyak masukan dan melakukan kalkulasi ulang.
Sementara menurut Dahlan, dijual Rp 1 juta pun vaksin COVID-19 bakal laris, dan tentunya pemerintah bisa menghemat anggaran.
"Kalau di Indonesia disediakan jalur berbayar rasanya harga Rp 1 juta masih akan laris. Setidaknya, dari 300 juta rakyat kita, 50 juta orang mampu untuk membayar Rp 1 juta itu. Negara hemat Rp 50 triliun," kata Dahlan Iskan dikutip dari catatannya di situs webdisway.id, kemarin Jumat (18/12/2020).
Dirinya pun berkaca dari China, di mana negara tersebut memberlakukan dua skema, yakni vaksin Corona gratis dan berbayar. Negeri Tirai Bambu, dijelaskan Dahlan mematok harga vaksin di negaranya sekitar Rp 800 ribu untuk dua kali suntik.
"Saya mengikuti apa yang terjadi di Tiongkok. Di sana juga ada jalur berbayar. Harganya, dua kali suntik, 65 USD. Atau sekitar Rp 800.000," jelasnya.
Dahlan Iskan menilai Jokowi menggratiskan vaksin karena tak mau kalah dengan Singapura. Selengkapnya baca di halaman selanjutnya.
Menurut Dahlan Iskan, sepertinya Indonesia tidak mau kalah dengan Singapura yang menggratiskan vaksinasi untuk penduduknya.
"Beliau menegaskan vaksin Covid-19 nanti gratis. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita, kelihatannya, tidak mau kalah dengan Singapura," kata dia.
"Yang gratis memang menyenangkan. Apalagi yang bilang gratis seorang presiden: Pak Jokowi," sebutnya.
Dulu, dijelaskan Dahlan, dirinya sempat terpikir akan ada dua jalur vaksin Corona, yakni gratis dan berbayar. Yang gratis untuk yang tidak mampu, sedangkan yang mampu harus membeli sendiri.
"Saya pun sempat membayangkan: yang gratis itu harus lewat BPJS kesehatan. Sekaligus membangun sistem agar BPJS kita mendapat momentum untuk memperkukuh diri," paparnya.
Jika itu terjadi, dia menjelaskan BPJS Kesehatan harus bekerja sama dengan Bio Farma sebagai produsennya. Dirinya memimpikan BPJS Kesehatan bakal semakin kuat, sebagai andalan untuk menangani sistem kesehatan nasional.
"Sedang untuk yang berbayar saya membayangkan akan diserahkan ke Kimia Farma dan perusahaan farmasi swasta. Pemerintah tinggal mengatur impornya dan menetapkan harga jual tertingginya," tambahnya.(R04)
Sumber Berita: detik.com
Listrik Indonesia
