Termasuk Bupati Siak, Seluruh Kepala Daerah Dari Zona Rawan Karhutla Menerima Arahan Presiden Di Istana Negara

Selasa, 23 Februari 2021 | 14:08:38 WIB
Termasuk Bupati Siak, Seluruh Kepala Daerah Dari Zona Rawan Karhutla Menerima Arahan Presiden Di Istana Negara
Ket Foto :

JAKARTA (RIAUSKY.COM) – Bupati Siak Alfedri mengikuti Rapat Koordinasi Nasional bersama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Sekretaris Negara, Menkopolhukam, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BNPB, Kapolri, Panglima TNI, dan Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, serta Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Sanggau, dan Bupati Pulau Pisau, di Istana Negara Jakarta. Senin, (22/02/2021).

Bupati Siak Alfedri mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dalam Rakornas tersebut menegaskan, meski saat ini sedang menghadapi bencana banjir dan longsor, namun kewaspadaan terhadap Karhutla tidak boleh kendur. “Tadi Bapak Presiden berharap agar ada rencana pencegahan yang matang dan detail. Selain itu juga ada sinergi yang makin kuat serta eksekusi di lapangan yang semakin efektif”, sebut Alfedri. Menurutnya, dalam Rakornas itu Presiden juga mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir tidak ada negara-negara tetangga yang komplain terkait Karhutla, untuk itu Presiden menginginkan agar para Gubernur, Bupati dan Walikota dari zona rawan Karhutla dapat mempertahankan dengan mengajak seluruh elemen masyarakat hingga tingkat desa untuk bersama-sama mencegah terjadinya Karhutla.

Di tambahkannya, Presiden juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Provinsi Riau memanfaatkan teknologi dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla. “Bapak Presiden tadi juga memberikan apresiasi kepada Provinsi Riau yang telah berhasil mengembangkan inovasi dengan pemanfaatan teknologi dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla. Tentu hal inilah yang harus terus kita tingkatkan.

Kami juga akan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dengan segera melakukan koordinasi dengan Kapolres, Dandim serta seluruh Camat hingga Kepala Desa/Kampung, tokoh masyarakat dan semua pihak agar sedini mungkin dapat mencegah terjadinya Karhutla di Kabupaten Siak”, pungkas Alfedri.Sementara itu Menkopolhukam Mahfud MD dalam Rakornas tersebut menyampaikan, hasil evaluasi bersama Kementerian terkait yang memiliki kewenangan dalam menangani Kebakaran hutan dan lahan. “Dapat saya laporkan kepada Bapak Presiden, bahwa dari hasil evaluasi kami dan pengalaman penanganan Karhutla sejak tahun 2015 kami telah melakukan berbagai upaya penanggulangan Karhutla secara lebih baik dan sistematis serta melakukan inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan Karhutla, hingga dibandingkan dengan tahun 2015,saat ini telah terjadi penurunan sebesar 88,63 persen”, jelas Mahfud.

Mahfud juga menyampaikan sejak tahun 2016 setiap awal tahun Presiden terus memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bertempat di Istana Negara. “Berdasarkan arahan Bapak Presiden setiap tahun kepada kita semua, agar kita dapat terus meningkatkan kemampuan kita menanggulangi Karhutla, dengan pola deteksi dini hotspots dan firespots, monitoring rutin dan meningkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan secara langsung oleh petugas di lapangan”, sebutnya.

Hal selanjutnya menurut Mahfud ialah penataan pengelolaan ekosistem gambut, dengan pengendalian hidrologi kemudian pengendalian dan pemadaman segera setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar. “Hal urgen berikutnya ialah penegakan hukum secara tegas bagi pembakar hutan. Terakhir ialah solusi permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi”, jelasnya

Ia lantas menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Riau telah memberlakukan siaga darurat bencana alam kebakaran hutan dan lahan selama 259 hari. “Perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa saat ini Gubernur Riau telah memberlakukan Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan selama 259 hari sejak 15 Februari hingga 31 Oktober 2021 melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor: KPTS/211-2/2012 Tanggal 15 Februari 2021. Ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk segera melakukan berbagai upaya dalam mengerahkan semua sumber daya agar Karhutla dapat diatasi dengan tepat”, harapnya.

Hal terakhir yang di sampaikan Mahfud MD ialah peningkatan koordinasi dan konsolidasi pusat dan daerah dalam meningkatkan kewaspadaan monitoring cuaca, menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam mendorong pencetakan desa mandiri, pengaturan pengelolaan lahan, pelibatan para pihak dan manggala agni, pengembangan cara pembukaan lahan tanpa bakar, serta memanfaatkan teknologi dalam penanggulangan bencana alam terutama kebakaran hutan dan lahan. (Humas/R08)

loading...

FOLLOW Twitter @riausky dan LIKE Halaman Facebook: RiauSky.Com



 
Cetak Akses RiauSky.Com Via Mobile m.riausky.com
Tulis Komentar Index »
IKLAN BARIS