TELUKKUANTAN (RIAUSKY.COM)- Kapolres Kuantan Singingi AKBP Henky Poerwanto, SIK, MM memerintahkan seluruh kapolsek di jajarannya untuk memantau operasional alat berat.
Langkah tersebut dilakukan guna memperkecil ruang gerak aktivitas penambangan emas liar (ilegal) yang acap marak terjadi sebagaimana dilaporkan masyarakat.
"Saya sudah instruksikan kepada para kapolsek di jajaran Polres Kuansing bersama para Bhabinkamtibmas- nya untuk aktif mengawasi operasional alat berat seperti ekskavator di wilayah hukum Polres Kuansing guna mencegah aktifitas PETI," terang Kapolres.
Dijelaskan dia, atensi tersebut diambil karena alat berat seperti ekskavator tidak menutup kemungkinan penggunaannya disalahgunakan untuk melakukan aktifitas PETI.
Karena itulah, sebut dia, kegiatan operasional alat berat harus teridentifikasi secara lengkap oleh para Kapolsek.
Hal ini penting agar si pengguna maupun pemilik alat berat tidak mengambil kesempatan dengan menyalahgunakan alat berat tersebut untuk melakukan aktifitas PETI.
"Apabila ditemukan di lapangan, saya perintahkan kapolsek untuk saat itu juga lakukan identifikasi mengenai tujuan penggunaannya, apabila hasil identifikasi bukan aktifitas PETI maka operasional alat berat silakan dilanjutkan," Terang Kapolres
Berdasarkan hasil pemantauan selama ini, alat berat awalnya digunakan untuk mengeruk lahan/kebun pribadi milik warga dengan alasan untuk kepentingan perawatan kebun, seperti untuk steking, buat kolam penampungan air dan sebagainya.
Namun tak menutup kemungkinan kerukan tanah tersebut dipergunakan oleh pemilik lahan maupun pelaku PETI untuk mencari emas baik dengan cara dompeng maupun dulang, tentunya hal ini tidak diperkenankan.
''Kepada para Kaum oportunis/pencari Kesempatan yang sebelumnya kerap melakukan aktifitas PETI dengan cara tersebut, jangan bermimpi untuk bisa melakukan kembali, apabila ditemukan akan kami proses hukum,'' tegas Kapolres.
Dalam pelaksanaan kegiatan mengawasi operasional alat berat tersebut, Kapolres juga menginstruksikan para Kapolsek bersinergi dengan unsur pemerintah setempat seperti camat, kades dan lurah dan rekan dari TNI sehingga semua pihak secara bersama-sama berperan bertanggungjawab mencegah aktifitas PETI ini. (R12)
Listrik Indonesia
