JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Ketua UMUM DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan jajaran kepengurusan Partai Demokrat masih sangat solid.
Itu dibuktikan dengan tidak adanya kepengurusan ditingkat DPP, DPD dan DPC yang hadir pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanaka di Sumatera Utara.
''Sekali lagi saya katakan, bahwa para peserta KLB ilegal di Deli Serdang Sumatera Utara tadi bukanlah pemilik suara yang sah,'' kata dia sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers AHY di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Jumat (5/3/2021).
Dikatakan AHY, mereka yang hadir pada KLB tersebut kebanyakan adalah para mantan kader, yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat.
''Saya tidak perlu jelaskan satu per satu siapa saja orangnya, yang tentu itu menjadi bagian dari kedaulatan partai kami. Dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi, bahkan sudah pindah partai tiba-tiba kembali menggunakan jaket demokrat, jaket biru demokrat, seolah-olah mereka adalah kader aktif, seolah-olah mereka adalah kader yang memiliki hak suara yang sah. Bukan, saya bisa pastikan itu,'' ungkap dia.
Pada kesempatan tersebut, AHY tidak menampik ada sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan pengambilalihan pimpinan Partai Demokrat.
''Ada memang, sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini. Tetapi semua itu, ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber. Mereka juga sudah di PLT, sebelum KLB dimulai. Jadi sekali lagi tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut,'' imbuh AHY.
Lebih jauh, AHY juga menjelaskan, dirinya dan Sekjen Teuku Riefky Harsa mengelola secara langsung dan telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para ketua DPD dan ketua DPC di seluruh Indonesia.
''Paling tidak, sampai dengan tadi padi, lebih kurang 93 persen pemilik suara yang sah berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang, artinya mereka tidak melakukan penerbangan atau perjalanan ke Sumatera Utara,'' lugas dia.
''Fakta di lapangan sekali lagi hanya sekitar 7 persen, dan itu pun sudah kita ganti, sudah di PLT, kami bisa buktikan dokumen-dokumennya,'' kata dia.(R04)
Listrik Indonesia
