SIAK (RIAUSKY.COM)- Bupati Siak Alfedri untuk kesepuluh kalinya dalam 10 tahun terakhir berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Sebagai wujud apresiasi atas keberhasilan itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menyerahkan penghargaan kepada Bupati Siak Alfedi
Penyerahan penghargaan dilakukan secara virtual di sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 yang dilaksanakan Selasa (14/9/2021).
“Alhamdulillah, berkat kesungguhan kita bersama dalam membuat laporan keuangan yang akuntabel maka kita berhasil mempertahakankan Opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Karena itu kita diberikan penghargaan oleh Mentri Keuangan,” kata Bupati Siak Alfedri.
Dia menyebutkan, Opini WTP yang diraih oleh Pemkab Siak sejak 2011-2020 adalah bentuk dari proses administrasi dan laporan keuangan yang lengkap yang selama ini dilaksanakan oleh Pemkab Siak.
“Meraih Opini WTP dari BPK tersebut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), bagaimana secara administrasi kita lengkap, akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, semoga ini dapat dipertahankan untuk 5 tahun ke depan,” kata Alfedri mantap.
Mendapatkan penghargaan ini membuat Alfedri optimistis bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Khusus pada penyelenggaraan pemerintahan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
“Terimakasih dan penghargaan yang setingi-tinggi atas dukungan dan komitmen dari OPD dan doaseluruh masyarakat yang telah berkomitmen untuk membangun Siak yang kita cintai ini, saya berharap untuk terus dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa mendatang,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid 19, dengan melibatkan penegak hukum.
"Saat ini Pemerintah tengah bekerja keras dalam menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi di Indonesia," ucap Sri Mulyani.
Menurutnya, ada beberapa lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara sebagai upaya menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara.
Jika semua pihak tidak terlibat pada akhirnya dapat mengurangi efektifitas dari program pemerintah.
Tampak mendampingi Bupati Siak Alfedri saat itu Asisten II Setdakab Siak Hendrisan dan Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Rubiati.(advertorial)
Listrik Indonesia
