JAKARTA (RIAUSKY.COM) – Ada-ada saja wacana dari wakil rakyat di Jakarta. Meski seluruh elemen menjerit akibat ekonomi Indonesia yang makin sulit, namun ada wacana untuk meminta menaikan gaji Presiden RI Joko Widodo mulai terdengar.
Anggota Komisi II DPR RI Tagore Abubakar menilai sudah seharusnya gaji presiden dinaikkan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kewenangannya. Tagore berdalih hal ini untuk menghindari pelecehan yang dilakukan bawahan presiden.
Saat ini gaji presiden Rp62 juta, diluar tunjangan lainnya. Hal ini menurut Tagore tidak sebanding dengan gaji yang didapatkan Dirut BUMN yang rata-rata Rp200-Rp500 juta per bulan.
“BUMN itu di bawah presiden. Nmaun gajinya lebih besar dari Presiden yang juga penglima tertinggi. Dikhawatirkan akan terjadi pelecehan dari bawahannya. Selain itu Tanggung jawab presiden jauh lebih besar dan berat. Jadi wajar gaji presiden itu dinaikan,” kata Tagore di Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Tagore tidak menyebut angka ideal besar kenaikan gaji presiden. “Harus lebih tinggi dibanding pejabat plat merah, baik Dirut BUMN dan lain sebagainya,” kata politisi PDIP asal Aceh itu.
Bahkan Tagore mendesak kenaikan gaji presiden harus secepatnya diwujudkan.
“Kalau bisa segera, periode ini dinaikkan. Jangan kita melihat ada uang ini, uang ini. Tipe presiden kita tidak begitu, apa yang jadi haknya, itu yang dia pakai. Kasihan, tatakala ada yang minta, harus dengan uangnya sendiri, datang beberapa orang saja, habis gajinya,” kata Tagore.
Anehnya Tagore menilai kenaikan gaji presiden tidak ada hubungannya dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Kalau gaji presiden dinaikkan, tidak ada hubungan yang sangat signifikan dengan keadaan ekonomi sekarang ini, wajar dinaikkan. Negara kita begitu luas dibanding Singapura, tapi gaji di Singapura itu lebih tinggi,” tutupnya. (RO3)
Listrik Indonesia