JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo akhirnya dengan tegas mengungkapkan sikap pemerintah terkait pelaksanaan Pemilu dan menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
Dalam rapat persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang hadiri sejumlah menteri Koordinator, juga Kapolri, Panglima TNI, Presiden Joko Widodo meminta agar rapat persiapan Pemilu dan Pilkada ini disampaikan kepada masyarakat.
''Pertama Saya minta disampaikan kepada masyarakat, bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan,'' ungkap dia.
''Saya kira sudah jelas dan semua sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini Perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang...apa isunya beredar di masyarakat, bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan tiga periode,'' tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan, bahwa sudah jelas sikap pemerintah. ''Bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, udah jelas semuanya,'' ungkap dia lagi.
Dan dia menegaskan juga bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022.
Karena memang ketentuan Undang Undangnya, 20 bulan sebelum pemungutan suara,'' singkat dia.(R02)
Yang kedua, lanjut Jokowi, pada 12 April nanti, KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024.
''Oleh sebab itu, nanti kita perlu bicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini, agar persiapan Pemilu dan Pilkada, yang kita ini belum punya pengalaman serentak agar bisa kita persiapkan dengan matang,'' kata dia.
Dan yang ketiga, Jokowi mengingatkan agar segera dikejar juga, penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
''Ini saya minta Menkopolhukam untuk melakukan komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU, sehingga pperencanaan programnya bisa segera didetailkan, lebih detail lagi, sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multi tafsir dan bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,'' lanjutnya.
Yang keempat ini juga segera diputuskan mengenai alokasi dana baik dari APBN maupun APBD mengenai persiapan pemilu dan Pilkada 2024.
''Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU nya Rp76,6 triliun dan bawaslunya Rp33,8 triliun.
Dia meminta agar masalah anggaran tersebut didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap.
''Dan kelima juga kita menyampaikan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah disiapkan karena 7 ada gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota yang harus diisi,'' kata dia.
''Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah,'' imbuh dia.
Agar nantinya penyiapan pemilu dan Pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Dan menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa. Tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.
Oleh sebab itu saya juga meminta dilakukan edukasi, pendidikan politik yang massif kepada masyarakat, pada kontestan, jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik. (R02)
Listrik Indonesia
