Pilkada 2024, Ini Skema Anggaran Yang Harus Disediakan Pemprov, Pemko dan Pemkab di Riau

Pilkada 2024, Ini Skema Anggaran Yang Harus Disediakan Pemprov, Pemko dan Pemkab di Riau
Ilustrasi Pilkada 2024

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat komitmen pembahasan dan persiapan pemilihan Kepala Daerah  dan Wakil  kepala daerah serentak 2024.

Rapat yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau ini dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy.

Masrul Kasmy menuturkan kegiatan ini berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.9.9095/SJ tentang dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.

Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegitan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Penyediaan dana hibah kegiatan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota wajib dianggarkan tahun 2023 sebesar 40 persen dan tahun 2024 dianggarkan 60 persen, dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama,” jelasnya di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur, Senin (27/3/2023).

Lebih lanjut Masrul menginstruksikan, bagi Pemerintah Daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai dengan pendanaan, terutama pada pemilihan Kepala Daerah pada APBD tahun 2023 ini, agar melakukan penyesuaian penganggaran.

“Jadi intinya memang akan ada perubahan pada setiap daerah dan itu bisa menjadi kegiatan yang harus terhimpun dari pendanaan ini,” kata Asisten I.

Menurutnya dalam rangka efisiensi pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota beserta Wakilnya, perlu dilakukan pembiayaan bersama secara proporsional.

“Ini yang penting dan menjadi titik utama. Pembiayaan ini harus secara proporsional sesuai dengan kemampuan anggaran kita, diantara Provinsi, Kabupten/Kota disesuaikan dengan beban kerja masing - masing daerah,” ujarnya.

“Itulah yang kita lakukn hari ini, kita lihat kekuatan finansial dari daerah masing - masing. Inilah yang akan kita koordinasikan,” tutup Asisten I.(mc)

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index