PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Dalam upaya sinkronisasi terkait ketersediaan dan penggunaan bahan pangan, Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan ekspose Neraca Bahan Makanan (NBM) serta Koordinasi Satu Data Distributor Pangan.
Rapat koordinasi dan sinkronisasi ini dilaksanakan Rabu (24/5/2023) pagi tadi dipimpin Asisten II Ingot Ahmad Hutasuhud, dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Pekanbaru El Syabrina serta jajaran dinas dan badan terkait di antaranya Disperindag, Dinas Pertanian dan Perikanan, DPMPTSP, Dinas Sosial, BPBD dan jajaran terkait lainnya.
Asisten II Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad, dalam penjelasannya selepas rapat mengungkapkan, ekspose Neraca Bahan Makanan (NBM) serta Koordinasi Satu Data Distributor Pangan dilakukan untuk beberapa aspek.
Pertama, dijelaskan Ingot, adalah dalam upaya melakukan sinkronisasi dalam penyusunan program maupun pengambilan keputusan oleh pemerintah kota yang berkaitan dengan ketersediaan pangan.
Kedua, dijelaskan Ingot, berkaitan dengan upaya mendapatkan data riil yang berkaitan dengan ketersediaan yang sejalan dengan angka konsumsi pangan di Kota Pekanbaru.
Dia menyebutkan, selama ini, data peta neraca ketersediaan pangan di Kota Pekanbaru hanya 15 persen kondisi riil di lapangan, Sementara sisanya, sebanyak 85 persen tidak diketahui karena tidak tercatat.
''Karena itu, tadi kita mengumpulkan semua dinas dan badan yang berkaitan untuk menghimpun kondisi riil terkait data NBM, termasuk distributornya. Ternyata memang angkanya masih sangat kecil yang terdata,''ungkap Ingot.
Hal inilah, yang dijelaskan dia, menyebabkan pemerintah kota kesulitan dalam menyusun program.
'Bahan pangan yang ada di masyarakat banyak dan cukup, tapi distributornya tidak terpantau. Ketika terjadi kenaikan harga, pemerintah sulit mencari solusi, karena, distributor tidak melaporkan angka ketersediaan dan pasokan,'' ungkap Ingot.
Dengan rapat ini, dia berharap akan terjadi sinergi dan sinkronisasi ke depan, sehingga dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pangan ini, ke depan sesuai dengan kondisi riilnya.
Hal tersebut juga dikuatkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang), El Syabrina yang dalam kesempatan itu juga didampingi Sekretaris Dinas Adi Lesmana, Kabid Distibusi dan Cadangan pangan Dinal Husna, Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Yarnengsih Alam, Analis Ketahanan Pangan di Disketapang Pekanbaru Purwati.
El Syabrina, dalam penjelasannya menyebutkan, mengapa penyusunan NBM serta satu data distributor pangan ini menjadi penting, tidak lepas dari kondisi dimana Pekanbaru bukanlah daerah penghasil untuk komoditas pangan.
Pekanbaru bukan daerah penghasil. Beras, cabai, sayuran, ikan didatangkan dari luar daerah.
''Produktivitas pertanian kita baru menyuplai sekitar 13 persen dari total kebutuhan. Karena lebih banyak didatangkan dari luar, maka, ketersediaan pangan tergantung dari suplai para distributor. Nah, data dari distributor inilah yang saat ini tidak sepenuhnya diperoleh,''ungkap El Syabrina yang juga dibenarkan Kabid Distibusi dan Cadangan pangan Dinal Husna, Analis Ketahanan Pangan di Disketapang Pekanbaru Purwati.
''Data itu ada. Tapi angkanya tidak mencerminkan data riil saat ini. Misalnya mereka melaporkan melalui OSS, tapi saat disurvei ke lapangan, ternyata datanya tidak valid, bahkan ada yang alamatnya pun tidak ditemukan,''imbuh Dinal Husna.
Begitu pun dengan jumlah pasokan bahan pangan yang disuplai, banyak yang tidak sesuai dengan riil di lapangan, angkanya sangat kecil. Saat dilakukan pengecekan di pasar, ketersediaan barang mencukupi.
Hal tersebut, menyebabkan sulit untuk menyusun langkah-langkah maupun kebijakan bagi pemerintah Kota Pekanbaru.
Dia mencontohkan perihal langkah bila terjadi inflasi. Pemerintah pasti harus berpijak pada data sebelum membuat kebijakan.
Disinilah, jelas dia, NBM dan satu data distributor ini menjadi sangat penting.
Memang ada beberapa alasan yang diduga menjadi penyebab distributor tidak mendaftarkan data riil jumlah pasokan pangan yang mereka lakukan.
''Ada anggapan kalau ketika pemerintah meminta data riil itu, akan berkaitan dengan pajak yang mereka harus bayarkan. Padahal kan tidak seperti itu. Bagi Disketapang, misalnya, data riil itu diperlukan untuk membuat berbagai analisis, termasuk untuk penyusunan prognosa ketersediaan dan kecukupan pangan,''timpal Purwati lebih jauh.
Untuk mengkonfirmasi data yang ada, Disketapang selalu mencari data pembanding melalui dinas-dinas terkait lainnya. Tapi juga tak banyak perbedaan soal data.
Karena itulah, sebut Kadis Ketapang, El Syabrina, sebagai tindaklanjut dari rapat koordinasi ini, Pemko akan mengajukan surat edaran dari Penjabat Wali Kota Pekanbaru yang ditujukan pada distributor bahan kebutuhan pangan untuk melaporkan aktivitasnya dalam upaya mendukung Satu Data Distributor Pangan di Kota Pekanbaru.
'Jadi, distributor kita harapkan kerjasamanya untuk mendukung upaya ini. Karena, bagaimana pun data itu penting bagi pemerintah dalam rangka menyusun program, khususnya dalam menciptakan ketahanan pangan,'' jelas dia.(*)
Listrik Indonesia
