PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengingatkan kepada ketua RT dan RW di untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat aksi dukung mendukung pada Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 yang akan datang.
Sebagai unsur yang menerima anggaran dari pemerintah dan dibiayai oleh APBD, RT dan RW harus bisa menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon.
''Bapak dibayar oleh APBD. Kalau bapak punya independensi silahkan pilih menjadi tim sukses. Tapi Bapak digaji dalam APBD, diberikan honor. Begitu Bapak masuk ke tim sukses, apa yang harus dilakukan, tentu harus kita berhentikan,''ungkap Risnandar.
Hal tersebut diungkapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa saat berdiskusi dengan kalangan media di Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Dijelaskan Risnandar, secara pribadi, silahkan siapa saja punya sikap untuk memilih siapa. Hanya saja, dalam proses sebagai RT dan RW, netralitas tetap harus berada di depan. ''Kalau waktu pemilihan ya silakan, karena setiap kita punya hak pilih. Tapi, karena kita dibayar, maka dia jangan menjadi bagian dari salah satu paslon,''ungkap dia.
Bagi RT RW dan organisasi pemerintah yang terbukti menjadi tim sukses calon kepala daerah (timses cakada), mereka akan ditindak sesuai peraturan berlaku. pihaknya juga tidak akan ragu untuk mengambil keputusan untuk diberhentikan.
"Kami meminta para RT/RW tidak terlibat politik praktis dengan memanfaatkan RT/RW-nya. Kalau begitu saya maaf saja, ada asas contrarius actus. Siapa yang mengeluarkan (SK pengangkatan RT RW), bisa saja menghentikan," tegas Risnandar, Selasa (23/7/2024).
Hal tersebut tak hanya ditujukan kepada RT dan RW, namun juga kepada wadah-wadah lainnya.
''Saya juga ketemu dengan FKUB, FKDM, FPK, dalam momen itu, saya sampaikan tolong organisasi ini dibawa ke level organisasi yang berdemokrasi negara, bukan di lokal. Sehingga siapapun yang nanti terpilih selaku kepala daerah, dia tidak akan men-down grade organisasi ini,'' jelas Risnandar lagi.
''Kalau ketuanya punya pihan lain silahkan, tapi jangan bawa organisasi, karena organisasi ini sudah dibentuk dengan susah payah dan pembiayaannya juga dari kita (pemerintah),'' ungkap Risnandar. (R06)
Listrik Indonesia
