PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (2/12/2024) malam kemarin.
Empat orang pejabat dan satu orang swasta dikabarkan diamankan dalam operasi penindakan anti rasuah ini. Dari empat orang ini, KPK mengakui ikut mengamankan Pj. Wali Kota Pekanbaru.
"Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam keterangan kepada media di Jakarta sebagaimana dikutip dari detik.com.
Setelah itu, belum ada keterangan lebih jauh dari KPK terhadap operasi tersebut, termasuk dimana lokasi persis penangkapan terhadap para pejabat Pemko Pekanbaru itu dan terkait permasalahan apa.
Namun, malam tadi, Mapolresta Pekanbaru tampak meningkatkan keamanan, khususnya di luar pagar. Sejumlah personel Brimob ikut melakukan pengamanan di kantor yang terletak tidak jauh dari Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru tersebut. Para wartawan pun tampak ramai di sekitar pagar kantor kepolisian yang terletak hanya beberapa ratus meter dari rumah dinas wali kota ini.
Disebutkan, malam tadi seluruh pihak yang ikut diamankan KPK dibawa dan diperiksa petugas KPK di Mapolresta Pekanbaru.
Sejumlah informasi pun beredar kalau penangkapan sejumlah orang oleh KPK di Kota Pekanbaru ini terkait dengan pengelolaan sampahan.
Sejauh ini, sisitim pengelolaan persampahan di Kota Pekanbaru masih dalam proses pembahasan di level pemerintah kota Pekanbaru.
Sempat beredar kalau Pemko Pekanbaru akan membentuk Badan layanan umum Daerah (BLUD) untuk menggantikan pola pengelolaan persampahan yang selama beberapa tahun terakhir melibatkan pihak ketiga.
Namun, sejauh ini, BLUD dimaksud dikabarkan masih dalam proses penyusunan sistim kerja.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa sebagaimana dirilis melalui website resmi Pemko Pekanbaru beberapa hari lalu mengatakan saat ini Pemerintah Kota (Pemko) terus melakukan evaluasi terhadap Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang rencananya akan diterapkan untuk pengelolaan sampah di Pekanbaru pada tahun 2025 mendatang.
Oleh karenanya, pihaknya baru akan memutuskan penerapan sistem pengelolaan sampah tersebut, setelah proses evaluasi selesai dan BLUD yang dibentuk sudah benar-benar siap.
"Pengelolaan sampah untuk tahun depan sampai hari ini belum kita putuskan. Kita sedang menunggu evaluasi kesiapan BLUD yang sedang kita bentuk," ujarnya.
Ia menjelaskan, beberapa hari lalu, Menteri LHK juga sudah memberikan beberapa catatan terkait BLUD Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru. Terkait catatan itu, pihaknya juga akan melakukan peninjauan ulang.
"Nanti kita akan melakukan peninjauan langsung terkait beberapa catatan itu. Semoga dalam waktu dekat ini, semua bisa dibereskan. Meski ada catatan, Pak Menteri juga sudah memberikan apresiasi jadi kita tinggal proses penyempurnaan," jelasnya.
Sementara itu, Risnandar mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Calon Walikota Pekanbaru terpilih sebelum memutuskan sistem apa yang akan digunakan untuk pengelolaan sampah tahun depan. Karena nantinya, calon walikota tersebutlah yang akan melanjutkan kepemimpinan Kota Pekanbaru.
"Bulan Desember ini kita sudah harus membuat keputusan terkait pengelolaan sampah. Sementara, tanggal 10 Januari mendatang, Calon Walikota Pekanbaru terpilih sudah dilantik. Maka dari itu, saya juga akan berkoordinasi dengan Pak Walikota terpilih sebelum mengambil keputusan, karena nanti beliau yang akan melanjutkan," pungkasnya.(R06)
Listrik Indonesia
