PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Aktivitas program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Pekanbaru mulai beriak. Terakhir, beberapa hari lalu, viral Badan Gizi Nasional (BGN) menutup dan menghentikan aktivitas salah satu Satuan pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) di wilayah Sukajadi.
Terkait kondisi tersebut, Pemko Pekanbaru memanggil Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pekanbaru untuk berkoordinasi dan memaparkan kondisi terkini dari seluruh SPPG yang beroperasi di Pekanbaru.
''Seperti sama kita ketahui, beberapa hari lalu ramai di media sosial tentang Direktur Penindakan BGN menutup salah satu SPPG di wilayah kita, di Pekanbaru. Anehnya, kita tidak mendapatkan informasi, tiba-tiba sudah ditutup saja, ini seperti apa sebenarnya yang menjadi permasalahannya?'' ungkap Plt. Sekda Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhud saat memimpin rapat di Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (25/5/2026).
Plt. Sekda ingot Ahmad Hutasuhud juga meminta Korwil BGN Pekanbaru, Helin Fauzia untuk melaporkan berapa banyak jumlah SPPG yang telah beroperasi di Pekanbaru, dan mana yang belum berjalan.
Selain itu, Ingot juga meminta gambaran tentang kepatuhan SPPG yang ada terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik dari sisi pelayanan, fasilitas maupun pendukung aktivitas lainnya seperti sertifikasi baik Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sarana instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sertifikat halal dan lainnya.
Helin, pada rapat yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Pekanbaru dan juga dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dedy Sambudi, Kasatpol PP Yuliarso, Plt. Kadis Pendidikan Syafrian Tomy, Sekretaris Dinas PUPR Suryana Hakim, Sekretaris DKP Adrizal, Inspektur Pembantu III Inspektorat Pekanbaru, Irni Tari Dewi mengungkapkan, saat ini di Pekanbaru, total sudah berdiri sebanyak 121 SPPG, terdiri dari 110 mitra, 1 TNI AD 1, 1 TNI AD, 4 SPPG polri, 3 SPPG TNI AU dan 2 dalam proses.
Dari pemaparan yang disampaikan helin, dari 121 SPPG ini, baru sebanyak 31 yang sudah mengantongi SLHS, 29 yang mengantongi sertifikasi cheft dan 21 yang mengantongi sertifikasi halal, 3 sertifikasi HACCP, 4 yangantongi sertifikasi ISO 22000 dan 2 SPPG yang emgnatongi Sistim Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Dari seluruh sertifikat dan dokumen tersebut, saat ini baru tiga yang merupakan keharusan untuk dipenuhi, yakni SLHS, sertifikasi cheft dan sertfikat halal.
Helin juga membenarkan ada salah satu SPPG yang baru-baru ini dihentikan aktivitasnya oleh Direktur BGN.
Berkaitan dengan informasi tersebut, Plt. Sekda Ingot Ahmad mengingatkan pentingnya sinergi dan komunikasi yang dibangun antara BGN Pekanbaru dan Pemerintah Kota.
Karena itulah, Ingot menawarkan supaya BGN bersinergi bersama dinas-dinas terkait untuk memudahkan proses koordinasi.
Seperti persoalan pengurusan SLHS, dimana baru 31 SPPG yang mengantongi sertifikasi. Kita minta BGN berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bagaimana supaya seluruh SPPG bisa mengantongi syarat kelaikan tersebut.
''Begitu juga dengan permasalahan standar IPAL untuk mengolahan air limbah, SPPG harus berkoordinasi dengan DLHK. Di sini ada Pak Agus, dari DLHK, juga Pak Suryana dari PUPR silakan difasilitasi, sehingga seluruh SPPG bisa memiliki sarana IPAL yang sesuai dengan regulasi,''ungkap Ingot.
Pada kesempatan itu, Kepala DKP, Dedy Sambudi juga mengungkapkan pentingnya membangun sinergi antara SPPG dengan UMKM dan koperasi merah putih yang difasilitasi Dinas Koperasi.
Begitu juga untuk memastikan kecukupan stok bahan makanan dan memastikan stabilitas harga komoditas pangan, Korwil BGN juga dimintakan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan secara data.
''Misalnya disini disebutkan, totalnya sudah ada 501 suplayer yang terlibat dalam kegiatan MBG di Pekanbaru, itu tolong datanya, sehingga, bisa dilakukan pengawasan dan memastikan tidak terjadi kelangkaan komoditas,''ujar Dedy.
Dia juga menegaskan, pentingnya menerapkan SOP dalam pelaksanaan kegiatan SPPG sehingga apa yang menjadi tujuan utama yang disampaikan Presiden prabowo Subianto benar-benar tercapai dengan baik.
Sementara itu, Kasatpol PP Yuliarso mengungkapkan kesiapan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan MBG di Kota Pekanbaru.
''karena itu merupakan program strategis nasional, dan informasinya akan dimasukkan dalam Prolegnas dan berkemungkinan akan berlangsung dalam jangka waktu lama, pihaknya siap mengawal kelancaran kegiatan MBG, khususnya di Kota Pekanbaru.
Pada kesempatan itu, juga dibahas terkait pemanfaatan air sumur bor dalam kegiatan SPPG yang berpotensi tercemar bakteri. Apalagi bisa menggunakan air sumur.
Sekretaris Dinas PUPR, Suryana Hakim yang juga Plt. Direktur Perum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Siak mengungkapkan kesiapan Perumdam Tirta Siak untuk mendukung penyediaan air layak minum bagi pelaksanaan kegiatan MBG.
Pasca pertemuan ini, dalam waktu dekat Pemko Pekanbaru akan mengundang seluruh SPPG untuk melakukan pertemuan secara zoom meeting terkait sinergi antara SPPG dan Pemko Pekanbaru dalam mendukung program MBG.(R04)
Listrik Indonesia
