RENGAT (RIAUSKY.COM)- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral tahun 2026 yang digelar di Gedung Dang Purnama, Rengat, Rabu (8/4/2026).
Rakor ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah dan menangani Karhutla secara cepat dan terkoordinasi.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto, Wakil Bupati Inhu, Hendrizal, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli, kepala OPD, instansi vertikal, camat, kepala desa, pihak perusahaan se-Kabupaten Inhu, serta tamu undangan lainnya.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Inhu, Ergusfian, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhu telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla sejak 10 Maret 2026 hingga 30 November 2026. Penetapan status tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kemarau panjang dan cuaca ekstrem yang dapat memicu munculnya titik api.
Menurut Ergusfian, rakor ini bertujuan untuk menyinkronkan rencana kerja seluruh pihak agar upaya pencegahan maupun penanggulangan Karhutla dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kita ingin memastikan seluruh pihak memiliki langkah yang terkoordinasi, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan saat terjadi bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Inhu Ade Agus Hartanto dalam arahannya menegaskan pentingnya mengedepankan upaya pencegahan dini melalui kerja sama lintas sektor.
“Kerja sama lintas sektor adalah kunci. Kita harus siap siaga menghadapi potensi kemarau panjang dan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran,” tegasnya.
Bupati juga mengajak pemerintah desa, pelaku usaha, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan. Peninjauan rutin ke wilayah rawan Karhutla serta respons cepat terhadap kejadian di lapangan dinilai sangat penting guna meminimalisir dampak kebakaran.
Berdasarkan paparan Stasiun Meteorologi BMKG Japura, curah hujan di wilayah Indragiri Hulu pada April hingga Mei diperkirakan berada pada kategori menengah. Namun memasuki bulan Juni, curah hujan diprediksi menurun ke kategori rendah, dengan musim kemarau diperkirakan berlangsung selama dua hingga empat bulan ke depan.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi yang dipimpin Plt. Kalaksa BPBD Inhu, Ergusfian. Dari diskusi tersebut disepakati delapan poin rekomendasi strategis yang akan segera diimplementasikan di lapangan.
Delapan langkah tersebut meliputi pelaksanaan apel siaga gelar pasukan dan peralatan serta penandatanganan pakta integritas penanggulangan Karhutla. Selain itu, akan dibentuk Pos Komando Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.
Upaya lainnya adalah pelaksanaan patroli rutin secara sinergis oleh BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, perusahaan, dan elemen masyarakat. Pemerintah juga akan meningkatkan sosialisasi pencegahan Karhutla kepada seluruh lapisan masyarakat.
Tim Pos Komando juga akan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan sumber daya manusia dan peralatan Karhutla di perusahaan-perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan juga diperintahkan membangun sekat kanal di lahan mereka maupun membantu pembangunan di lahan masyarakat guna menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.
Selain itu, camat, lurah, dan kepala desa diinstruksikan untuk memantau aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan Karhutla di wilayah masing-masing. Penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan juga akan dilakukan tanpa kompromi.
Melalui komitmen bersama dan penerapan delapan langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu optimistis dapat meminimalisir dampak Karhutla serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayahnya.(R07)
Listrik Indonesia
