PEMATANG REBA (RIAUSKY.COM)- Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Hendrizal, memanfaatkan forum Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Reboan) Kemendagri sebagai ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah, khususnya terkait percepatan pembangunan dan nasib tenaga PPPK di Kabupaten Inhu.
Wakil Bupati, Hendrizal, menghadiri kegiatan Reboan bersama Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Cheka Virgowansyah, secara daring di Ruang VIP Kantor Bupati Inhu, Rabu (22/4/2026).
Forum Reboan menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membahas isu-isu penting, seperti penyelenggaraan otonomi daerah, pengelolaan keuangan, peningkatan pelayanan publik, serta dukungan pembangunan wilayah.
Dalam forum tersebut, Wabup Hendrizal menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Inhu, sekaligus mendorong adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Hendrizal juga menyoroti persoalan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi agar PPPK, baik penuh maupun paruh waktu tidak sampai dirumahkan, mengingat mereka telah lama mengabdi dan memiliki tugas pokok serta fungsi yang jelas.
“Saya berharap tidak ada PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, yang dirumahkan. Mereka sudah lama mengabdi dan memiliki tupoksi yang jelas, sehingga perlu dicarikan solusi terbaik,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Otda Kemendagri Cheka Virgowansyah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Ia juga memastikan berbagai masukan dari daerah akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku.
Kegiatan yang diikuti oleh kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring, menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi pembangunan nasional.(R07)
Listrik Indonesia
