PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Universitas Riau (Unri) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau secara resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan pada Rabu (3/6/2026) di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Pekanbaru.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor Universitas Riau, Prof Dr Sri Indarti SE MSi bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan. Kesepakatan ini mencakup penguatan forum komunikasi kebijakan bidang hukum di wilayah, fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, pembinaan hukum, kekayaan intelektual, penyelenggaraan administrasi hukum umum, serta penguatan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
Usai penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan dilanjutkan dengan Policy Talks: “Penguatan Kapasitas Analisis Kebijakan di Wilayah” yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mendukung program Badan Strategi Kebijakan di Wilayah.
Diskusi ini menghadirkan akademisi dan praktisi sebagai narasumber. Narasumber akademisi, Prof Dr Sujianto MSi yang merupakan Guru Besar pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, yang mana ia memaparkan materi bertajuk “Analisis dan Siklus Kebijakan Publik dalam Tata Kelola Kebijakan Publik yang Responsif”. Sementara itu, narasumber praktisi dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia menyampaikan materi lewat media zoom dengan topik “Peran Strategis Analisis Kebijakan Publik dalam Pembaharuan Hukum di Daerah”.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan saat sambutan mengatakan bahwa kerja sama dengan Universitas Riau merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem kebijakan berbasis kajian akademik sekaligus mendukung pembangunan hukum di daerah.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menghadirkan kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi dalam pengembangan hukum, peningkatan kualitas regulasi, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Secara terpisah, Rektor Unri, Prof Sri Indarti menyampaikan bahwa kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan berbasis data.
“Universitas Riau berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung proses perumusan kebijakan. Kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan, khususnya di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan,” tuturnya.(*)
Listrik Indonesia
