PEKANBARU (RIAUSKY.COM) – Pemerintah terus memperkuat komitmen perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mugiyanto dalam kegiatan Panggung Rakyat Lingkungan Hidup dan Solidaritas untuk NTT yang digelar WALHI Riau di Jalan Sultan Syarif Kasim, Sabtu (22/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas masyarakat sipil sekaligus membangun kolaborasi antara pemerintah dan organisasi lingkungan dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan dan hak asasi manusia. Dalam kesempatan itu, Mugiyanto menegaskan bahwa para pembela lingkungan, termasuk jurnalis dan masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya, harus mendapatkan perlindungan dari ancaman maupun kriminalisasi.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto menyampaikan apresiasi kepada WALHI yang telah membuka ruang pertemuan antara pemerintah dan masyarakat sipil melalui kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan organisasi lingkungan menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
“Kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia siap mendukung dan bekerja sama dengan WALHI serta seluruh elemen masyarakat. Ruang kolaborasi seperti ini penting agar persoalan hak asasi manusia dan lingkungan dapat disampaikan secara terbuka kepada pemerintah,” tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menunjukkan solidaritas kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores dan wilayah sekitarnya, yang terdampak bencana banjir. Pemerintah, katanya, terus berupaya memastikan proses pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarga, mengalami luka-luka, maupun terdampak kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Mugiyanto menilai persoalan lingkungan hidup saat ini tidak dapat dipisahkan dari persoalan hak asasi manusia. Karena itu, lingkungan hidup dan HAM harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap proses pembangunan, bukan lagi sebagai isu yang berada di luar pusat pengambilan kebijakan.
“Lingkungan hidup dan hak asasi manusia harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan. Kita sedang menghadapi krisis lingkungan dan ketika rumah kita sedang terbakar, yang harus dilakukan adalah bersama-sama memadamkannya dan menyelamatkan mereka yang terdampak,” tegasnya.
Ia menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan untuk memperkuat perlindungan terhadap pembela HAM, termasuk masyarakat yang memperjuangkan kelestarian lingkungan. Perlindungan tersebut diarahkan agar mereka tidak mudah dikriminalisasi, diancam, maupun diintimidasi karena aktivitas pembelaannya.
Menurutnya, Kementerian HAM juga tengah menyiapkan mekanisme human rights due diligence terhadap pelaku usaha, termasuk sektor perkebunan, pertambangan, dan manufaktur. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan usaha berjalan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Menurutnya, persoalan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi lingkungan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat terus diperkuat. Persoalan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah membutuhkan keberanian untuk menyampaikan fakta sekaligus komitmen bersama untuk mencari penyelesaiannya,” katanya.
Eko mengatakan WALHI Riau terus mendorong penguatan perlindungan terhadap masyarakat yang berada di garis depan dalam menjaga lingkungan. Mereka yang mempertahankan ruang hidup, hutan, tanah, dan sumber daya alam perlu mendapatkan jaminan keamanan serta perlindungan hukum.
"Kehadiran Kementerian HAM dapat memperkuat upaya tersebut melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan. Sinergi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat serta keberlanjutan lingkungan, "pungkasnya.(Mc)
Listrik Indonesia
