MERANTI (RIAUSKY.COM) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Riau, memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kewaspadaan bersama seluruh unsur terkait.
Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan karhutla digelar di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (28/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Sudandri, S.H., serta Laksamana Pertama TNI (Laksma TNI) dr. Imam Hidayat, Sp.S.
Turut hadir Kapolres Kepulauan Meranti, anggota DPRD Kepulauan Meranti, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Tim Sosialisasi/Penyuluh Karhutla dari Mabes TNI.
Tim tersebut terdiri atas Laksma TNI dr. Imam Hidayat, Sp.S. dari TNI AL, Kolonel Adm Dayatmoko dari TNI AU, Letkol Ckm Widodo Nugroho, S.K.M., M.M. dari TNI AD, Mayor Ckm Subekan dari TNI AD, dan Mayor Ckm Suryadi, S.K.M. dari TNI AD.
Dalam kesempatan itu, Laksma TNI dr. Imam Hidayat, Sp.S. yang menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), mengatakan keterlibatan TNI dalam pencegahan karhutla merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadapi potensi bencana.
Menurutnya, TNI mendapat arahan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat dalam penanganan berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
"Kedatangan kami di sini merupakan tugas yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Panglima TNI dan Kepala Staf masing-masing matra untuk bersatu padu dengan aparat setempat dalam kaitannya menangani bencana, salah satunya kebakaran hutan dan lahan," ujar Imam.
Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah api muncul. Pencegahan dan edukasi kepada masyarakat harus menjadi bagian penting dalam menekan potensi kebakaran sejak dini.
"Kalau tidak ada asap berarti tidak ada api, dan tidak ada api kalau tidak ada yang menimbulkan. Karena itu, selain menangani kondisi yang sudah terjadi, kita juga harus memperkuat pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat," katanya.
Imam menjelaskan, Mabes TNI telah menurunkan tim penyuluh yang melibatkan para perwira untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah yang memiliki potensi kerawanan karhutla.
Upaya tersebut, kata dia, dilakukan dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, pakar, serta masyarakat.
"Seluruh perwira diturunkan untuk bersatu padu dengan aparat setempat, khususnya di daerah yang mengalami bencana maupun yang rawan karhutla, untuk melakukan penyuluhan," jelasnya.
Imam juga mengapresiasi upaya penanganan karhutla yang dilakukan berbagai pihak di Provinsi Riau. Berdasarkan data dan pemantauan dari berbagai sumber, termasuk BMKG dan sistem pemantauan kebakaran, kondisi karhutla di Riau menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
"Penurunannya sangat drastis. Sistem yang digunakan adalah sistem terpadu, dalam hal ini semangat gotong royong," ungkap Imam.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penanganan sekaligus mencegah kebakaran meluas.
Sementara itu, Sekda Kepulauan Meranti Sudandri menyampaikan apresiasi atas kedatangan Laksma TNI dr. Imam Hidayat beserta jajaran ke Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Laksamana Imam Hidayat beserta jajaran atas kunjungan dan perhatian yang diberikan kepada daerah kami," ujar Sudandri.
Menurutnya, kehadiran jajaran TNI menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Pemkab Kepulauan Meranti dengan TNI, khususnya dalam menghadapi ancaman karhutla.
Sudandri mengatakan, karakteristik Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan dengan sebagian wilayah berupa kawasan gambut membuat kewaspadaan terhadap karhutla harus terus ditingkatkan.
"Kita menyadari bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan sebagian wilayahnya merupakan kawasan gambut. Kondisi ini membuat kita harus memiliki perhatian dan kewaspadaan yang tinggi terhadap ancaman karhutla," katanya.
Ia menegaskan, pengalaman terjadinya karhutla dalam beberapa waktu terakhir menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa pencegahan harus ditempatkan sebagai prioritas.
"Kita tidak ingin menunggu api membesar baru kemudian bergerak. Kita harus mampu mendeteksi lebih awal, mencegah lebih cepat, dan bertindak bersama ketika terjadi kebakaran," tegasnya.
Menurut Sudandri, dampak karhutla tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan. Asap yang ditimbulkan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, perekonomian, transportasi, hingga kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Meranti untuk ikut menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
"Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan membiarkan api kecil menjadi kebakaran besar. Dan apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada aparat atau petugas terkait," pesannya.
Sudandri menekankan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman karhutla. Diperlukan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, hingga masyarakat.
Untuk itu, ia mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut dan berharap kegiatan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat dan aparat di lapangan.
"Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita di lapangan," harapnya.
Pemkab Kepulauan Meranti juga berharap sinergi dengan jajaran TNI Angkatan Laut dapat terus diperkuat, terutama dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah kepulauan tersebut.
"Mari kita jadikan persoalan karhutla sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir, aparat siap, tetapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Jika pemerintah, aparat dan masyarakat bergerak bersama, Insya Allah potensi karhutla dapat kita cegah dan kita tangani dengan lebih baik," pungkas Sudandri.
Listrik Indonesia
