PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Penguatan kelembagaan menjadi suatu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani untuk menghadapi tantangan sektor pertanian yang semakin berkembang. Melalui kelembagaan, petani diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme sekaligus memperluas akses terhadap berbagai program strategis pemerintah.
Oleh karena itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) kembali menggelar Pelatihan Penguatan Kelembagaan bagi Petani sawit. Kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta Angkatan I yang berlangsung dari 8-18 September di Pekanbaru.
Kepala BBPMKP, Sukim Supandi diwakili oleh Ketua Kelompok dan Evaluasi BBPMKP, Sutrisno Sipahutar, mengatakan sektor perkebunan memiliki posisi strategis dalam pembangunan pertanian Indonesia. Menurutnya, sektor tersebut tidak hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi nasional.
"Sektor perkebunan adalah pilar vital pembangunan pertanian Indonesia yang menjadi penopang penghidupan jutaan masyarakat. Pertanian juga sebagai penggerak ekonomi nasional, sekaligus penyumbang devisa terbesar melalui komoditas unggulan seperti sawit, karet, kopi, dan kakao," kata Sutrisno, Rabu (09/09/2026).
Ia menilai tantangan yang dihadapi sektor perkebunan ke depan akan semakin kompleks. Perubahan lingkungan strategis yang berlangsung cepat membuat petani dituntut untuk memiliki kelembagaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
"Tantangan ke depan makin kompleks dan lingkungan strategis bergerak sangat cepat karena ke depan semuanya akan berbasis kelembagaan. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi sangat strategis kita lakukan," ujarnya.
Sutrisno menjelaskan, peningkatan kualitas SDM harus menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor kelapa sawit. Pemerintah, kata dia, telah memperkuat komitmen tersebut melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025 yang menempatkan pengembangan SDM sebagai salah satu fondasi pembangunan pertanian.
"Investasi terbesar di sektor kelapa sawit sejatinya bukan hanya pada perluasan kebunnya, melainkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Komitmen ini kembali ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025, yang mengamanatkan bahwa pengembangan SDM merupakan fondasi utama pembangunan pertanian," jelasnya.
Ia menyebut kolaborasi BPDP dan BBPMKP diarahkan untuk memperkuat kapasitas petani sawit di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini merupakan tahun kelima pihaknya dipercaya menyelenggarakan pelatihan di bidang pengembangan masyarakat perkebunan.
Oleh karena itu, penguatan dari pelatihan tersebut diharapkan dapat mendorong petani menjadi lebih profesional, mandiri, dan adaptif.
"Sinergi antara BPDP dan BBPMKP ini ditujukan untuk memfasilitasi para petani sawit di Kabupaten Bengkalis agar makin profesional, mandiri, dan adaptif. Kelembagaan di lapangan memang sudah banyak, tetapi membentuk kelembagaan yang berkelanjutan itulah yang menjadi fokus utama kita saat ini," ungkap Sutrisno.
Sutrisno juga meminta 26 peserta memanfaatkan pelatihan tersebut secara maksimal. Selain menyerap materi, peserta diharapkan aktif berdiskusi dengan narasumber dan membangun jejaring dengan pelaku industri perkebunan.
"Kepada 26 peserta dari Kabupaten Bengkalis, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Galilah ilmu secara aktif, berdiskusilah dengan para narasumber, dan bangunlah jejaring baru di industri perkebunan," pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, menerangkan penguatan kelembagaan masih menjadi pekerjaan besar di sektor perkebunan Riau. Ia menyebut jumlah kelembagaan yang tercatat dalam Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas perkebunan kelapa sawit di Riau.
"Saat ini, jumlah kelembagaan kita masih sangat sedikit. Sebagai gambaran, kelembagaan yang terdaftar dalam Tim Penetapan Harga TBS baru ada 24 kelembagaan. Jika luas sawit kita mencapai 3,8 juta hektar, angka 24 kelembagaan itu bahkan belum mencapai 1 persen dari total potensi yang ada," terang Supriadi.
Menurutnya, kelembagaan petani dapat dibentuk dalam berbagai bentuk, mulai dari koperasi, kelompok tani (Poktan), hingga gabungan kelompok tani (Gapoktan). Keberadaan kelembagaan tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu pintu bagi petani untuk mengakses program strategis pemerintah.
Supriadi berharap seluruh peserta yang mengikuti pelatihan dapat menjadi penggerak di daerah masing-masing. Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi dapat diteruskan kepada petani lain sehingga pembentukan kelembagaan baru semakin berkembang.
"Oleh karena itu, saya menaruh harapan besar kepada 26 peserta yang hadir pada hari ini. Setelah kembali dari acara ini, minimal Bapak dan Ibu dapat menjadi penggerak untuk membentuk kelembagaan baru," tuturnya.
Ia optimistis semangat membangun kelembagaan yang kuat dapat memberikan dampak nyata terhadap kemajuan sektor perkebunan Riau. Supriadi juga menyampaikan apresiasi kepada BPDP dan BBPMKP yang telah memberikan ruang bagi para petani untuk meningkatkan kapasitasnya.
"Jika semangat ini terus ditularkan, kemajuan sektor perkebunan di Riau bukan lagi sekadar harapan tapi bisa diwujudkan secara nyata. Terima kasih kepada BPDP dan BBPMKP sudah memberikan wadah para petani untuk berkembang," harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perkebunan Bengkalis, Dahen Tawakal, turut mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Ia menilai kegiatan penguatan kelembagaan memberikan manfaat bagi petani dalam meningkatkan pengetahuan sekaligus mempersiapkan kelembagaan yang lebih kuat di daerah.
"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) dan BBPMKP atas penyelenggaran kegiatan. Semoga tahun depan bisa ada lagi penyelenggaran yang sangat bermanfaat ini," ucap Dahen.
Adapun kurikulum pelatihan ini yaitu materi overview, pengembangan kelembagaan pekebun, manajemen kemitraan, serta kepemimpinan kelembagaan pekebun. ?Kemudian, peserta juga akan dibekali dengan materi administrasi keuangan dan program tabungan, perencanaan ekonomi rumah tangga, dan pengelolaan kelompok kelapa sawit berkelanjutan. Sebagai tambahan, agenda pelatihan ini dilengkapi dengan kunjungan lapangan agar peserta dapat belajar secara langsung di lokasi praktik, beserta berbagai materi lainnya.
Listrik Indonesia
