PEKANBARU (RIAUSKY.COM) – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar, menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Riau bersama sejumlah pemangku kepentingan, Selasa (23/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Panglima Pucuk DPP Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Datuk Ismail Amir, SH, MH bersama jajaran pengurus inti DPP LLMB, serta unsur Forkopimda, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga dan tokoh masyarakat.
Dalam RDP tersebut, Ismail Amir meminta aparat penegak hukum serius menangani persoalan kelangkaan BBM bersubsidi, khususnya solar, yang menurutnya telah berlangsung selama beberapa bulan dan berdampak terhadap masyarakat.
Mantan anggota DPRD tiga periode itu menilai perlu ada langkah konkret untuk mengantisipasi dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
“Untuk mengantisipasi ini agar terkendali, saya meminta agar dibentuk Satgas Mafia Kelangkaan BBM yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI dan Polri. Kita harus serius mengatasi jeritan masyarakat,” tegas Ismail dalam rapat tersebut.
Ia juga meminta Komisi IV DPRD Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja Pertamina sebagai salah satu pihak yang berperan dalam penyediaan dan distribusi BBM.
Menurut Ismail, dugaan permainan dalam distribusi solar bersubsidi perlu ditangani secara serius agar tidak merugikan masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Dalam rapat tersebut, pihak Pertamina menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang turut memengaruhi permintaan terhadap BBM bersubsidi adalah adanya perbedaan harga yang cukup jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
Perbedaan harga tersebut berpotensi mendorong pengguna BBM nonsubsidi mencari celah untuk memperoleh BBM bersubsidi. Kondisi itu, menurut penjelasan dalam rapat, dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan kecurangan dalam distribusi.
Ismail mengatakan kondisi tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui penambahan kuota. Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi juga perlu diperkuat untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Usulan pembentukan Satgas Mafia Kelangkaan BBM kemudian mendapat dukungan dalam RDP. Pimpinan rapat menanyakan dukungan dari masing-masing unsur yang hadir, termasuk pemerintah, TNI dan Polri, dan seluruh unsur tersebut menyatakan setuju terhadap pembentukan satgas.
Pada penutupan rapat, Wakil Ketua DPRD Riau Iwan Patah turut menyampaikan bahwa pembentukan satgas tersebut akan segera didorong agar dapat direalisasikan.
Ia menargetkan satgas dapat terbentuk dan mulai bekerja paling lambat dalam waktu satu bulan. Pembentukan satgas diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah kelangkaan dan antrean panjang BBM yang mengganggu aktivitas masyarakat di jalan umum.
Dengan adanya pembentukan satgas, pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Riau diharapkan menjadi lebih terpadu. Penindakan terhadap dugaan penyimpangan juga diharapkan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan oleh aparat berwenang.
Persoalan kelangkaan solar kini menjadi perhatian bersama karena tidak hanya menyangkut ketersediaan energi, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor transportasi dan usaha yang bergantung pada BBM bersubsidi. (*)
Listrik Indonesia
