PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menerima kedatangan Ketua Komisioner Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis beserta jajaran Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau KPID di kediaman Gubenur jalan penegoro kota Pekanbaru, kemarin.
Hal ini bertujuan demi mewujudkan penyiran perbatasan berdaulat, apalagi Gubernur Riau mempunyai moto perbatasan: melalui bahasa Indonesia yang baik dan benar ciptakan benteng kuat melalui penyiaran.
Dalam diskusi Ketua komisioner Penyiaran Indonesia KPI Yuliandre Darwis mengatakan keterbatasan jangkauan siaran media-media di Indonesia ke daerah perbatasan, banyak siaran asing masuk daerah perbatasan yang tidak sesuai dengan regulasi dan budaya kita.
Luberan informasi yang mengancam nilai-nilai persatuan dan keutuhan NKRI.
Melalui gagasan Nawacita sembilan program membangun Indonesia menjadi lebih baik yang dirumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) guna mempercepat penyiaran perbatasan, pemerintah telah mengentorkan anggaran investasi penyiaran cukup besar yang terdapat di 12 Provinsi wilayah perbatasan yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.
Target 30 titik pemancar digital di perbatasan akan selesai 2018, sementara untuk lounching diperkirakan ada 10 titik pemancar digital salah satunya di provinsi riau sungai pakning kabupaten bengkalis.
Gubernur Riau Arsyadjliandi Rachman sangat mendukung program penyiaran perbatasan khusunya di wilayah pesisir provinsi Riau.
Menurut gubri hingga hari ini masyarakat riau daerah perbatasan lebih cendrung mengenal informasi negara tetangga Malaysia dan Singapura.
Untuk itu provinsi Riau komitmen menjaga NKRI dalam keutuhan melalui "penyiaran bahasa Indonesia yang baik dan benar" wujudkan keutuhan bangsa. Karena bahasa melayu adalah salah satu landasan lahirnya bahasa Indonesia.
Selain itu dengan adanya muatan konten lokal 10 persen oleh lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran Publik LPP maupuan lembaga penyiaran swasta LPS bisa menjadi benteng siaran di perbatasan untuk memblokir siaran negara tetanga. (*)
Listrik Indonesia
