BENGKALIS (RIAUSKY.COM) - Dugaan adanya KKN dalam pembangunan rehabilitasi gedung KNPI Bengkalis Tahun 2016 lalu, yang dilaporkan LSM dan insan pers kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis hingga kini belum ada kejelasan.
Pembanggunan dan Rehabilitasi Gedung KNPI yang dimenangkan oleh CV RUBAN menghabiskan anggaran APBD Kabupaten Bengkalis Rp 1,9 miliar, ada beberapa item dugaan tidak dikerjakan oleh pelaksana, seperti Rumah tipe 45, Tower Air 2 unit dan beberapa item lainnya.
Herisno Ketua Pemantau Aset Negara (PAN) Kabupaten Bengkalis, mendesak kepada aparat penegak hukum Kejari Bengkalis untuk segera menuntaskan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pembangunan rehabilitasi Gedung KNPI Tahun 2016 lalu, jangan main-main dengan hukum, karena itu jelas ada beberapa item kerjaan yang dihilangkan dan ditermen 100 persen.
"Sampai hari ini belum ada kejelasan dari Kejari Bengkalis dalam laporan tersebut, kalau dalam waktu belum ada kejelasan terhadap tindak lanjut laporan LSM dan Insan PERS terkait gedung KNPI itu. Kita akan melaporkan ke Kejati jika perlu langsung Kejagung, ini kita tidak main main, karena banyak penanganan perkara Korupsi di Kejari Bengkalis diduga mengendap begitu saja tanpa ada kejelasan pasti," terangnya.
Sementara itu, Dwi Saputra Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis melalui Kasi Intel Rully, Mengatakan penanganan terkait pembangunan dan rehabilitasi gedung KNPI tahun 2016 lalu yang dilaporkan LSM dan insan PERS saat ini masih full data.
"Dalam hal ini Kejari Bengkalis, BPKP yang didamping Inspektorat sudah turun kelapangan melakukan audit, kita tunggu hasil audit BPK, pihaknya tidak main main untuk mentuntaskan tidak pidana korupsi yang ada dikabupaten Bengkalis yang laporannya ke Kejaksaan Negeri Bengkalis," ujarnya dengan singkat melalui via seluler. (R14)
Listrik Indonesia
