TALUKKUANTAN (RIAUSKY.COM) - Kabupaten Kuantan Singingi menjadi salah satu daerah yang menjadi pilot project penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi Riau di tahun 2018 ini.Terkait hal ini, tim asistensi reformasi birokrasi Pemerintah provinsi Riau melakukan sosialisasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (23/3/2018) kemaren.
Bupati Kuantan Singingi, Mursini yang menyambut langsung kedatangan tim asistensi reformasi birokrasi Pemrov Riau ini mengatakan bahwa sosialisasi ini dilakukan oleh tim tersebut karena mereka melakukan pendampingan terhadap penilaian kinerja instansi pemerintah kabupaten Kuantan Singingi 2018.
"Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kita tahun 2017 lalu hanya dapat nilai C. Dengan adanya asistensi dari Tim Reformasi Birokrasi Pemrov Riau ini di harapkan nilai kita nanti bisa naik menjadi B. Atau kalau bisa langsung memperoleh nilai A," kata bupati berharap.
Guna mendukung kerja dari Tim Asistensi Reformasi Birokrasi ini, Pemkab Kuansing telah membentuk tim percepatan peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018. Tim ini terdiri dari tiga kelompok kerja.Kelompok kerja I mempuyai tugas bidang perencanaan dan pengukuran kinerja sebagai koordinatornya Asisten II. Kelompok kerja II membidangi pelaporan kinerja dan capaian kinerja dikoordinatori oleh Asisten III Dan kelompok kerja tiga adalah bidang evaluasi kinerja yang dikoordinatori oleh Asisten I.
Sementara, Sahrul dari Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Pemrov Riau pada kesempatan tersebut menjelaskan, Menpan-RB telah memberikan target kepada setiap pemerintah kabupaten dan kota agar pencapaian nilai akuntabilitas kinerja mencapai prosentase 75 persen.
"Karena itulah, kami sebagai perpanjangan tangan Kemenpan-RB di daerah harus berjuang bagaimana agar pencapaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini bisa mencapai nilai B. Juga karena itu pula, kami mohon dukungan dari Bapak Bupati agar di dukung selama memberikan asistensi di Kabupaten Kuansing ini," ujar Sahrul mengharapkan.
Dia menerangkan, ada 10 OPD yang dijadikan sampel untuk peningkatan akuntabilitas kinerja ini. Yaitu, Bappedalitbang, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Yulia Rahma salah seorang anggota tim asistensi menambahkan target pertama yang ingin di kejar dan diperbaiki adalah perbaikan terhadap dokumen dan komitmen dari seluruh OPD untuk serius dan bersama sama dengan Tim Asistensi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (R12/Mcr)
Listrik Indonesia
