PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Rencana aksi deklarasi gerakan #2019gantipresiden di Kota Pekanbaru, Riau, ditolak dan tidak mendapat izin dari pihak kepolisian.
Rencananya, deklarasi tersebut akan dilaksanakan pada Minggu (26/8/2018) mendatang di Tugu Pahlawan, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.
Dari foto yang tersebar melalui grup-grup whatsappa itu, surat penolakan pemberian izin tersebut tertuang dalam surat Kasat Intelkam Polresta Pekanbaru tertanggal 21 Agustus 2018.
Dalam surat bernomor: REK/YANMIN/91/VIII/2018/Sat Intelkam tersebut menjelaskan sejumlah alasan tak diberikannya izin acara tersebut.
Salah satu alasannya adalah kerawanan dan potensi kericuhan yang terjadi jika acara Deklarasi Riau Ganti Presiden itu tetap dilaksanakan.
“Kegiatan dari segi keamanan dan ketertiban umum/masyarakat hingga tidak dikeluarkan rekomendasi ini diinformasikan kepada dir, bahwa perkembangannya diprediksi akan terjadi kerawanan pada pelaksanaan kegiatan,” demikian petikan isi surat tersebut seperti dilansir Pojoksatu.id.
Dijelaskan pula, di waktu dan tempat yang sama, juga akan diselenggarakan kegiatan Aksi Damai Melawan Hoax Jelang Pilpres 2019 yang akan diikuti sejumlah elemen masyarakat.
“Dan apabila dilaksanakan akan terjadi bentrok fisik sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan Kamtibmas di Kota Pekanbaru,” terang surat tersebut.
Alasan lain adalah status Neno Warisman yang notabene salah satu tokoh Deklarasi Riau Ganti Presiden sebagai terlapor dalam kasus dugaan makar di Polda Riau.
Tak ketinggalan berkenaan dengan pro-kontra di masyarakat Riau berkenaan dengan aksi ganti presiden tersebut.
“Sehingga dimungkinkan akan menimbulkan gangguan kemanan dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru,” tutup surat tersebut.
Untuk diketahui, sejak adanya kabar akan digelarnya Deklarasi Riau Ganti Presiden tersebut, gelombang aksi penolakan terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat.
Tak hanya mahasiswa, melainkan juga sejumlah organisasi masyarakat di Kota Pekanbaru.
Terbaru, Pemuda Pancasila Provinsi Riau tegas menyatakan penolakannya dan mengancam akan menyegel Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II.
Penolakan mereka tersebut, dikarenakan menilai gerakan yang diinisiasi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera itu hanya akan memecah-belah masyarakat Riau.
Padahal selama ini, masyarakat Riau adem-ayem dan kondusif dan tak pernah diributkan dengan isu-isu politis. (R02)
Listrik Indonesia
