PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku mengalami defisit anggaran hingga Rp 1 triliun sehingga sulit untuk membantu korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov Riau Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Kamis (23/8/2018) kemarin.
"Ini bukan mau tidak mau, patut tidak patut, solid tidak solid, dan loyal atau tidak loyal. Masalahnya kita kesulitan keuangan akibat tunda bayar," kata dia, seperti dikutip dari Antara.
Dia mengungkapkan, bahwa dalam hitungannya tahun 2017 saja ada total Rp 360 miliar dana perimbangan yang mestinya diterima tahun ini.
Kemudian ada juga "windfall" harga minyak dunia yang naik dari 45 dollar AS menjadi 70 dollar AS per barel yang tidak bisa diterima tahun ini karena tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.
Meski begitu, menurutnya, Provinsi Riau tetap memerhatikan korban terdampak gempa Lombok. Oleh karena itu, pihaknya masih mengupayakan cara lain serta melakukan konsultasi dengan kementerian dalam negeri soal bantuan keuangan tersebut.
"Kita menghargai arahan pemerintah pusat tapi kita harus jelaskan juga kondisi kita, kalaulah uang kita disalurkan tahun ini tentu kita bisa. Kalau tak disalurkan uang apa yang mau kita beri dalam bantuan keuangan," ujarnya.
Ahmad mengatakan, Pemprov Riau berencana memberi bantuan non-keuangan seperti obat-obatan dan sebagainya melalui Dinas Kesehatan.
"Nanti kita koordinasikan juga dengan organisasi perangkat daerah yang ada dan pemangku kepentingan terkait. Sudah ada juga unsur-unsur masyarakat yang bergerak, sudah ada juga posko-posko, ingin minta fasilitas posko silahkan," ungkapnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengirimkan surat ke pemerintah daerah tertanggal 20 Agustus.
Surat itu ditujukan kepada pemerintah perihal bantuan keuangan untuk Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam. (R07)
Listrik Indonesia
