PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau, Rusli Ahmad yang didampingi sejumlah pengurus lain melakukan silaturahmi ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Jumat petang (21/9/218) kemarin.
Diduga pertemuan ini terkait dengan suasana panas atas penolakan terhadap acara GP Ansor di Riau. Penolakan muncul dari banyak pihak terutama dari kabupaten dan kota.
Kedatangan pengurus PWNU Riau ini diterima langsung oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri Al Azhar, Ketum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, yang juga didampingi sejumlah pengurus LAMR.
Baik Rusli maupun Al azhar dan Syahril mengatakan, pertemuan itu memang tidak khusus membicarakan soal penolakan berbagai elemen terhadap kegiatan Kirab Satu Negeri yang dilaksanakan Gerakan Pemuda Ansor di Riau.
"Kami bersilaturahmi ke LAMR, banyak hal yang dibicarakan," kata Rusli Ahmad berdalih seperti dikutip dari Goriau.com.
Namun tetap diakuinya bahwa di antara banyak hal yang dibicarakan tersebut, disinggung juga acara GP Ansor di Riau, khususnya di Siak, Bengkalis, dan Meranti, bertajuk Kirab Satu Negeri.
Kegiatan ini dilakukan Oleh GP Ansor pusat secara estafet pada lima titik. Misalnya, Riau menerima kegiatan itu dari Sumut, kemudian akan pindah ke Kepulauan Riau.
Untuk hal ini PWNU Riau menyampaikan kepada LAMR bahwa penolakan itu terjadi lebih banyak disebabkan karena kesalahan informasi. GP Ansor diminta arif untuk memandang penolakan itu.
"Ya, kalau orang mau ngaji tentu tidak bisa dilarang. Tapi yang apel-apel itu, usahlah," kata Rusli.
Mengenai kesan Ansor di berbagai daerah lain menolak Ustadz Abdul Somad (UAS), PWNU Riau juga meminta LAMR agar dapat mempertemukan Ansor dengan UAS. Bagaimanapun UAS adalah aset bangsa, pemuka adat maupun agama, terlebih lagi sebagai warga NU juga.
Penting juga dibicarakan, kata Rusli Ahmad, adalah bagaimana PWNU mendorong LAMR memperoleh pancung alas dari berbagai usaha di Riau, terutama dari pertambangan minyak blok Rokan.
"Sama-samalah kita berjuang untuk itu baik di pemerintah pusat, provinsi, dan DPRD, melalui yayasan yang dinaungi oleh LAMR," kata Rusli yang juga anggota DPRD Riau.
Baik Datuk Seri Al Azhar maupun Datuk Seri Syahril mengatakan, berterima kasih atas silaturahim PWNU sekaligus menjelaskan acara Ansor dan dukungan terhadap sejumlah kegiatan LAMR.
Keduanya juga menjelaskan bahwa memang banyak elemen masyarakat Riau menolak kegiatan Ansor tentang Kirab Satu Negeri itu termasuk LAMR Siak dan LAMR Meranti.
Sementara Datuk Seri Syahril menjelaskan, sebagian besar komponen masyarakat itu sudah menyatakan keberatan mereka kepada Polda Riau. Sedangkan LAMR Siak dan LAMR Meranti membuat pernyataan terbuka.
"LAMR Provinsi Riau tidak berada pada posisi menerima atau menolak kegiatan itu, tetapi semuanya pasti merupakan anak kemenakan LAMR," kata Datuk Seri Syahril.
Ia menjelaskan, khusus dengan LAMR Siak dan LAMR Meranti, LAMR Provinsi Riau tidak punya hal mengintervensi, sebab organisasi menggunakan sistem konfederasi. Masing-masing LAMR kabupaten/ kota mempunyai hak otonomi di bidang agama dan adat, sedangkan inti penolakan mereka berkaitan langsung dengan agama maupun adat itu sendiri. (R06)
Listrik Indonesia
