JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membantah kalau dia adalah pihak yang membocorkan informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebabkan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy ditangkap.
Disebutkan Mahfud, dalam wawancara bersama TV One menyebutkan, dia bukan pihak yang melaporkan Romi dalam perkaran tangkap tangan terhadap Romi. Namun, dia membenarkan kalau pernah mengingatkan Romahurmuziy tentang daftar nama yang melibatkan namanya di komisi anti rasuah tersebut.
Mahfud menyebutkan, dia menyampaikan kalau dirinya sempat mengingatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy alias Rommy terkait dugaan kasus jual beli pengisian jabatan di Kementerian Agama.
Menurut Mahfud, dia telah mengingatkan Rommy di hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan. Saat itu dia dimintakan bertemu dengan Romahurmuziy oleh Suharso Manoarfa dan didampingi Alhilal Hamdi.
Berdasarkan informasi yang dia peroleh dari KPK, apa yang terjadi terhadap Rommy tinggal menunggu waktu saja.
"Mengingatkan saja, sudah pernah bilang karena ribut-ribut, saat tampil di ILC. Dua hari kemudian saya bertemu di Darwangsa," kata Mahfud dalam dialog Kabar Petang tvOne, Jumat 15 Maret 2019.
Setelah acara di ILC, ada kegelisahan dan ada undangan Suharso Manoarfa untuk bertemu di Hotel Dharmawangsa.
Dalam pertemuan itu, lanjut Mahfud, dia menjelaskan tidak pernah melaporkan Rommy kepada KPK.
Justru sebaliknya, dia memperoleh sejumlah nama-nama yang teridikasi melakukan korupsi dari KPK.
"Saya tahunya dari KPK, dan untuk apa saya lapor ke KPK lagi," katanya.
Menurut Mahfud MD, dalam masalah ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak berdaya menghadapi praktik curang yang dilakukan Rommy. Sehingga jabatan-jabatan dimainkan.
"Di Kementerian Agama, nampaknya menteri agamanya juga kurang berdaya menghadapi orang ini. Sehingga jabatan-jabatan itu dimainkan. Menteri agamanya kurang berdaya untuk menentukan pejabat-pejabat," katanya.
Karena itulah, saya memberitahukan agar masalah-masalah ini ditertibkan. Karena ini kan tidak wajar.
Mahfud belum bicara soal masalah jual beli jabatan. Namun, dalam penentuan jabatan-jabatan, banyak yang tidak wajar.
''Banyak orang layak menduduki jabatan tidak, yang tidak layak menduduki jabatan, ada yang menang pemilihan pun jadi kalah, tak diangkat. Memang aturannya semua terserah menteri. Tapi Saat kita komunikasikan menteri tidak berdaya, ada tangan lain yang menentukan, politik,'' ungkap Mahfud.
Mahfud sendiri enggan membuka persaolan itu mendahului KPK. Kita lihat sajalah nanti. Kita lihat kasusnya ini banyak dan berangkai.
''Saya tak sampaikan ini pada KPK saja, tapi juga pada eksekutif juga, ini nggak bener, masa Departemen Agama yang lambangnya keagamaan, simbolnya jadi begini. Saya sampaikan juga pada Menteri Agama, tapi jawabannya nanti kita pertimbangkan, nanti kita perhatikan,'' ungkap dia.
Mahfud sendiri tidak bisa memastikan Lukman Hakim terlibat. Namun, dia yakin Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin itu bersih. Nanti kita lihatlah, nanti pasti muncul di KPK,'' ungkap dia.(R04)
Listrik Indonesia
