JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Bawaslu melanjutkan sidang terkait laporan dugaan kecurangan terhadap Situng KPU dan penyelenggaraan quick count.
Setelah menghadirkan saksi ahli dari terlapor untuk dugaan kecurangan dalam Situng KPU, Bawaslu juga menghadirkan ahli statistik untuk membuktikan kesahihan data pada pelaksanaan quick count oleh sejumlah lembaga survei.
Bawaslu mendatangkan guru besar Universitas Indonesia yang juga ahli statistik, Prof. Ronnie Higuchi Ruslie untuk memaparkan pndangannya terkait hasil hitung cepat yng dilaksanakan beberapa lembaga survei dan KPU yang hasilnya sangat berbeda jauh dengan real count yang kini berpolemik.
Sayangnya, pada kesempatan tersebut, tak ada satupun lembaga survei yng hadir. Prof Robbie pun mengaku bingung, tak ada satupun pihak, baik Bawaslu, perwakilan KPU yang bisa bertanya padanya.
“Semua gak ada yang bisa tanya. Semua pada bisu liat rumus, baik hakim, Bawaslu, plus anggota dan perwakilan KPU ada 5 orang,” cuit Ronnie.
ternyata cuitan Prof Ronnie ini banyak mendapat tanggapan publik. Mereka balik mengkritik lembaga survei.
“Nah, jadi semua lembaga QC (quick count) itu memang kaleng-kaleng, enggak bertanggung jawab ke publik. Giliran ditantang sang pakar, semua pada mengkeret takut dan tak berani jawab,” kata satu warganet menanggapi cuitan akun twitter Prof Ronnie Higuchi Rusli.
Sebelumnya, Prof. Ronnie sempat menantang para pemilik lembaga survei untuk beradu argumentasi tentang hitung cepat di Bawaslu. Namun tak satu pun personel lembaga survei yang merespons. Bahkan saat Ronnie menjelaskan di Bawaslu, kemarin (10/5/2019) di Jakarta, tak ada pengelola lembaga survei yang hadir.
Netizen dengan nama akun @RajaGukguk syahdan membalas: Ini dia ada waktu yg terbatas kalo harus menerangkan dasar statistik dari setiap komponen di rumus itu dari teori probablistik, kenapa bell curve, kenapa 99%, kenapa 0,1% & yg lebih detail kenapa rumusnya begini(rumus ini mengatakan apa maksudnya). Balik bertanya ke panel?
Prof. Ronnie membenarkan hal tersebut. Beberapa lembaga survei hanya mengambil 2.000 data dari lebih 800.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada.
“Betul itu persis saya jelaskan kenapa hrs distribusi normal & nilai Z cara menentukan sampling utk TPS quick count harus sesuai formulasi. Kalau tdk maka QC tidak sahih,” jawabnya.
Tak berselang lama @RajaGukguk kembali membalas dan mengapresiasi pendapat Prof Ronnie. Menurut dia, masyarakat lebih mendahulukan etika daripada harus mengkritisi.
“Very good job! Thank you for your service! (btw, saya belum bisa ngomong ini di depan polisi dan tentara di sini, orang sini sudah biasa dan hormat sama mereka, kalo boarding pesawat mereka juga didahulukan kayak 1st class!),” kata dia.
Tak ingin berbalas lebih panjang, ia mempersilakan masyarakat yang merasa janggal dan aneh dengan penyelenggaraan pemilu serentak untuk segera menyampaikan ke Bawaslu dan KPU. Ini agar tidak habis energi dan lebih didengarkan oleh penyelenggara pemilu.
“Lebih baik langsung dengan Bawaslu dan KPU sekalian dari pada lembaga survei QC. Singkat kata, saya di sidang oleh Bawaslu yg mau korek masalah QC yg ramai jadi pembicaraan. Jadi buat apa meladeni orang2 yg bukan lembaga pemerintah pusat, cuma sekelas lembaga pertikelir,” kata Ronnie dilansir dari indonesiinside.id
Dalam pertemuan tersebut, Ronnie rekomendasikan lima hal untuk pemilu/pilkada. Lembaga survei quick count harus membuka ke publik dan juga ke Bawaslu RI dan KPU RI.
Pertama, sumber pendanaannya. Kedua, perhitungan samplingnya. Ketiga, sumber daya manusia yang ambil sampling. Keempat, metode perhitungan quick count. Kelima, post audit penggunaan dana. Keenam, kepentingan publik harus terbuka.(R04)
Listrik Indonesia
