PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Tudingan miring diterima oleh legislator yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam pemberitaannya, barisan kelompok pedagang yang mengaku dari Perkumpulan Pedagang Pasar se-Kota Pekanbaru (PPPSP) menyebutkan bahwa oknum dewan berusaha melindungi pasar kaget yang ada di Kota Pekanbaru.
“Kalau ada oknum pedagang yang menyebutkan ada dewan yang membeking pasar kaget, justru ini lelucon baru, jangan menuding, kalau terbukti saya bayar Rp15 miliar,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafis, kepada Riausky.com, Selasa (12/1).
“Artinya begini, masa sesama pedagang sama-sama ribut. Kita justru mempertanyakan, ikatan pedagang (PPPSP) itu arahnya kemana. Harusnya sesama pedagang itu melindungi saling menjaga agar dagangan mereka laku, statmentnya mengada-ngada, ini (PPPSP) ikatan pedagang, atau titipan tertentu,” tegasnya.
Justru kata Politisi dari Partai NasDem itu, keberadaan pasar kaget yang ada di Kota Pekanbaru saat ini bukti ketidakmampuan Pemko Pekanbaru dalam membina pedagang.
Keberadaan pasar kaget, lanjut Zulfan, harusnya bukan digusur tanpa solusi oleh Pemko Pekanbaru. Namun, bagaimana Pemko melakukan pembinaan dan penataan. Sehingga keberadaan pasar kaget tersebut dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah.
“Kita bisa lihat, sampai hari ini saja, apa yang digaung-gaungkan Pemko Pekanbaru yang katanya akan membangun pasar di setiap kecamatan itu keliru. Buktinya saja, di APBD murni 2016 tidak ada anggaran untuk beli lahan di setiap kecamatan,” cetusnya.
Pemko Pekanbaru dinilai Zulfan tidak komitmen dengan kata-kata yang sudah direncanakannya. Yang mana, membina kesejahteraan pedagang sampai hari ini saja nihil alias omong kosong belaka.
“Setidaknya ada lokasi untuk beli lahan, kalau memang mau membantu pedagang. Ini jangakan untuk beli lahan, lahan aja tak ada anggaran. Karena yang kita lihat sekarang, kosentrasi Pemko bukan kepada pedagang tapi lebih banyak anggaran dihabiskan untuk proyek multiyears saja,” ucapnya kesal.
Jika pasar di setiap kecamatan dapat dipenuhi oleh Pemko, dia yakin, pembinaan terhadap pedagang pasar kaget dapat dibina. Sebagaimana Kota Solo melakukan pembinaan kepada pedagangnya.
“Justru anggota DPRD mendukung pasar kaget ini dibina. Dimana ada pasar kaget, disitu Pemko beli lahan. Pola kota solo kan seperti itu. penduduk kecil, tapi punya pasar tradisional yang banyak, dengan PAD Rp24 miliar. Kalau pekanbaru, penduduk 1 juta jiwa, pasar dikelola pemerintah hanya 6, PAD mengap-mengap di bawah Rp 1 miliar,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, dewan dituding minta saham oleh Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar se-Kota Pekanbaru (PPPSP), Indra Mulyadi. Dikatakannya, ada oknum DPRD Pekanbaru yang melindungi keberadaan pasar kaget ilegal untuk tidak ditertibkan. Indra enggan menyebutkan langsung nama dewan tersebut dengan berbagai alasan dan pertimbangan. (R04)
Listrik Indonesia
.jpg)
