JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bestari Barus belakangan menjadi sorotan publik.
Hal ini lantaran Bestari terlibat saling sindir dan saling berbalas jawaban dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pengelolaan sampah di DKI Jakarta.
Saat itu, Bestari yang menjadi anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta melakukan studi banding ke Surabaya.
Studi banding yang dilakukan Bapemperda adalah untuk membahas rancangan peraturan daerah (raperda) soal pengelolaan sampah.
Dalam kunjungan kerja itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan program-program penanganan sampah di Kota Pahlawan tersebut.
Bestari menilai Risma sangat baik mengelola Surabaya. Dia terang-terangan tertarik untuk memboyong Risma ke Jakarta pada Pilkada DKI 2022.
"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau di pilkada yang akan datang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari, Senin (29/7/2019).
Dalam pertemuan itu, Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah di Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun.
"Anggarannya Rp 3,7 triliun, lalu di Surabaya berapa Bu Risma," tanya Bestari.
Mendengar nilai anggaran sebesar Rp 3,7 triliun, Risma kaget dan menyampaikan bahwa anggaran pengelolaan sampah di Surabaya hanya Rp 30 miliar.
Hal ini pun membuat Anies meradang karena merasa Bestari menyudutkan Pemprov DKI Jakarta.
Lalu, siapakah Bestari anggota DPRD yang terlibat saling sindir dengan Anies ini ?
DIlansir dari tribunews, Bestari merupakan pria kelahiran Labuhan Batu, Sumatera Utara 28 Februari 1969.
Dikutip dari situs dprd-dkijakartaprov.go.id, Ia pernah menjabat Ketua Golkar Kepulauan Seribu.
Setelah dari Golkar, Bestari "hijrah" ke Partai Nasional Demokrasi (Nasdem).
Saat Nasdem belum menjadi partai dan masih berbentuk organisasi masyarakat (ormas) pria 50 tahun itu menjabat sebagau Ketua Ormas Nasional Demokrat Jakarta Pusat.
Ia juga tergabung dalam Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (ASPANJI) dan menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP ASPANJI.
Setelah Nasdem resmi menjadi partai, Bestari lalu memegang jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jakarta.
Bestari kemudian terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 - 2019 di daerah pilih (dapil) I Jakarta Pusat.
Namun, lima tahun menjabat, tak membuat Bestari kembali terpilih untuk duduk di kursi DPRD DKI di Kebon Sirih.
Pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 Bestari kalah karena hanya meraup 8.593 suara dan Nasdem hanya memperoleh satu kursi di Dapil I Jakpus.
Wakil Ketua Pansus tatib pemilihan Wagub DKI
Bestari memang menjadi anggota DPRD yang cukup aktif dan berperan penting. Salah satunya sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) tata tertib pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus sejak 20 Mei 2019 lalu mendampingi Ketua Pansus Ongen Sangaji.
Pansus tatib sendiri bertugas menyusun tata tertib pemilihan Wagub DKI Jakarta.
Mereka selesai menyusun draf tatib pada 9 Juli 2019. Draf tatib ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Pernah diperiksa KPK
Karir Bestari di DPRD DKI tak selalu berjalan baik.
Ia pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saksi dalam kasus suap terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Ia diperiksan selama tiga jam di Gedung KPK, Jakarta Selatan 7 Juni 2016 lalu.
Bestari diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Materi pemeriksaannya mengenai pertemuan antara para pimpinan perusahaan pengembang yang ikut dalam proyek reklamasi dan beberapa pejabat DPRD DKI Jakarta.
"Ya tentang pertemuan, saya tidak ada ikut pertemuan. Ditanya apakah pernah ikut, saya bilang tidak," ujar Bestari.(R04)
