PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi Riau memperkuat koordinasi bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurus Sholichin, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan langkah dalam menangani sejumlah persoalan pertanahan yang masih membutuhkan koordinasi lintas sektor. Selain membahas konflik pertanahan, Pemprov Riau dan BPN juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian sertifikasi tanah.
Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan persoalan pertanahan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, BPN, dan instansi terkait agar setiap permasalahan dapat ditangani secara terarah. Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan untuk memastikan persoalan di lapangan dapat dicarikan solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Pemerintah Provinsi Riau tentu siap berkoordinasi dengan BPN untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan yang ada di daerah. Kita perlu duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan secara baik dan memberikan kepastian bagi masyarakat," ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya inventarisasi berbagai persoalan pertanahan agar penanganannya dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan permasalahan masing-masing wilayah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas persoalan yang dihadapi sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
"Kita ingin persoalan yang ada dapat dipetakan dengan jelas, mana yang menjadi kewenangan masing-masing pihak dan bagaimana langkah penyelesaiannya. Yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi terus dilakukan agar persoalan pertanahan ini tidak berlarut-larut," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurus Sholichin, mengatakan sebagai pejabat baru di lingkungan BPN Riau, dirinya perlu membangun koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memahami berbagai persoalan pertanahan yang ada. Sebelum bertemu dengan Plt. Gubernur Riau, pihaknya juga telah mempelajari sejumlah konflik dan permasalahan pertanahan yang menjadi perhatian di Riau.
"Saya hadir di sini karena kebetulan saya sebagai Kakanwil baru, sehingga saya harus berkoordinasi dengan Pak Gubernur. BPN memang instansi vertikal, tetapi secara nyata sekitar 90 sampai 95 persen pekerjaan kami di lapangan berkaitan dengan masyarakat dan daerah," tuturnya.
Nurus menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, di antaranya konflik di kawasan TNTN, persoalan yang berkaitan dengan PHR, serta sejumlah permasalahan lainnya, termasuk sertifikasi tanah yang belum terselesaikan. Ia menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama dengan dukungan pemerintah daerah dan perangkat terkait.
"Kami sebelum menghadap Pak Gubernur memang mempelajari permasalahan-permasalahan dan konflik-konflik yang ada di Riau, salah satunya konflik TNTN, kemudian PHR dan permasalahan lainnya. Termasuk sertifikasi yang belum selesai, nanti kita lihat permasalahannya ada di mana dan kita selesaikan bersama," terangnya.
Kakanwil BPN Riau berharap koordinasi yang telah dibangun bersama Pemprov Riau dapat terus diperkuat, termasuk dengan perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dalam penyelesaian persoalan pertanahan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap permasalahan dapat ditangani secara bersama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Tanggapan kami positif dan harapan kami selalu ada dukungan dari Pak Gubernur, kemudian dari Kadis BPKAD. Kita harus kerja bersama dan berkoordinasi, intinya adalah bagaimana persoalan-persoalan yang ada ini dapat kita selesaikan secara bersama," pungkasnya.
Listrik Indonesia
