RIAUSKY.COM - Disebut-sebut memiliki sebagian besar tanah di calon ibu kota baru Indonesia, Sukanto Tanoto tidak menapik hal tersebut. Dalam pernyataannya Sukanto mengakui lahan ini ditempati oleh mitra pemasok perusahaan pulp dan kertasnya, Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Corporate Affairs Director APRIL Group Agung Laksamana mengatakan dengan dipindahkannya ibu kota ke wilayah tersebut akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Pihaknya menunggu pertimbangan pemerintah mengenai hal tersebut.
"Tentu saja rencana Pemerintah ini akan berpengaruh bagi kegiatan operasional, namun, kami percaya Pemerintah akan memberikan pertimbangan dan solusi mengenai hal ini," kata Agung kepada CNBC Indonesia, Kamis (19/9/2019).
Dia menjelaskan, lahan ini merupakan area PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) yang merupakan pemasok RAPP yang kontribusinya signifikan.
Meski demikian, pihak perusahaan tetap mendukung langkah pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penjam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
RAPP merupakan salah satu perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto. Dia merupakan konglomerat bisnis Royal Golden Eagle (RGE) yang bergerak di bisnis maniuaktir pulp dan kertas lewat Asia Pacific Resources International Holding Ltd. dan Asia Symbol, minyak kelapa sawit melalui Asian Agri dan Apikal, rayon dan pulp khusus melalui Sateri International dan APR dan bidang energi lewat usahanya Pacific Oil & Gas.
Sebelumnya, Mantan Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia MS Hidayat mengatakan informasi ini diperolehnya dari dua menteri yang menghadiri Rakornas Bidang Properti Kadin di Hotel Intercontinental hari ini.
"Saya tadi baru diberi tahu resmi bahwa tanah itu sebagian besar HTI miliknya Sukanto Tanoto, HTI yang setiap saat bisa diambil kembali oleh pemerintah. Itu tadi statement-nya kedua menteri kepada saya," kata Hidayat di kesempatan tersebut.
Menurut Hidayat, masalah lahan sudah tak lagi menjadi concern dalam pemindahan ibu kota ini. Tinggal bagaimana persiapan pemerintah untuk segera menyelesaikan masterplan pembangunan ibu kota baru ini agar target penyelesaian di 2024 bisa tercapai.
Pemerintah dinilai sudah harus memulai pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan, jalur pipa gas dan telekomunikasi mulai tahun depan.
"Kalau begitu baru mulai tahun depan paling tidak pemerintah baru bisa mulai membangun infrastruktur utama jalan-jalan, listrik, telekomunikasi dan sebagainya dan kalau masterplan sudah siap dengan workplan maka harus mulai dibangun gedung-gedung pemerintah yg diperlukan melalui APBN dulu," kata dia. (R02)
Sumber: cnbcindonesia.com
Listrik Indonesia
