RIAUSKY.COM - BEM Trisakti dan sejumlah perwakilan mahasiswa sempat memberi batas akhir 14 Oktober 2019 untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan Perppu KPK.
Pihak Istana Kepresidenan menyebut tidak semestinya Jokowi diberikan tenggat waktu.
"Iya nggak bisa. Ini yang saya awal bilang kalau, jangan main deadline. Nggak bisa dalam bentuk ancaman. Kan ini negara. Pemerintahan ini kan representasi negara. Kalau deadline terkait Perppu, jangan mengancam," kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Senin (14/10/2019).
Ngabalin berharap mahasiswa tidak main mengancam presiden untuk segera bersikap mengenai Perppu KPK. Menurut dia, pemberian deadline Perppu KPK itu tidak bisa dibenarkan.
"Biasakan diri sebagai masyarakat intelektual itu kan, ini kan kemampuan intelektual orang dengan keputusan politik dalam bernegara. Jadi nggak bisa orang main ancam ke presiden. Ini kepala negara. Sementara kalau mahasiswa masyarakat intelektual. Pakai deadline itu tidak benar," ujar Ngabalin.
Ngabalin sendiri mengaku belum mendapat informasi soal kapan Jokowi bersikap mengenai Perppu KPK. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Sama sekali kami tidak mendapatkan info. Presiden memiliki kewenangan yang dalam UU, tidak bisa ada yang menggugat," kata Ngabalin seperti dilansir dari Detik.com.
Deadline itu diberikan oleh para mahasiswa saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10). Mereka yang hadir di antaranya Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah, Presiden Mahasiswa Paramadina Salman Ibnu Fuad, serta mahasiswa dari Universitas Tarumanagara hingga Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida).
Saat dihubungi pada Minggu (13/10), Dino mengatakan masih berkonsolidasi dengan mahasiswa di kampus lainnya terkait rencana demonstrasi menuntut diterbitkannya Perppu KPK. Dino mengatakan pihaknya tidak akan aksi pada hari ini.
"Hasil akan diputuskan hari Senin (14/10). Kalau hari Senin aksi kayaknya nggak aksi," kata Dino saat dihubungi, Minggu (13/10). (R02)
Listrik Indonesia
