JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Kabupaten Pelalawan benar-benar diperhitungkan di tingkat nasional. Tak hanya bupati, pejabat setingkat esolan II juga tak luput dari perhatian.
Buktinya Kepala Bappeda Pelalawan diminta untuk memberikan pemaparan. Kali ini terkait kebijakan pemanfaatan Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).
Acara yang diadakan oleh NGO Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan The Asia Foundation, Jumat ( 15 November 2019) juga dihadirkan pembicara dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan serta Pemda Provinsi Kaltim, Sumbar dan Kabupaten Melawi.
Kepala Bappeda Pelalawan Ir H M Syahrul Syarif memberikan paparan terkait kebijakan pemanfaatan DBH DR di Pelalawan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
"Ya, saya diberikan kesempatan untuk memaparkan terkait kebijakan pemanfaatan DBH DR di Pelalawan Tentunya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," jelas Ir H M Syahrul Syarif kepada media ini.
Disamping memberikan pemaparan. Juga dilakukan dialog Publik dengan Thema Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi untuk Perhutanan Sosial dilaksanakan di Hotel Arya Duta Jakarta.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh pemda provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia serta LSM Pemerhati Lingkungan di Indonesia. (R09)
Listrik Indonesia
