JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Ruangguru ditunjuk menjadi aplikator Kartu Prakerja, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Belva Devara dinilai melakukan praktek korupsi.
Rachland Nashidik pun mendesak Presiden RI Joko Widodo agar segera memecat Pendiri sekaligus Direktur Utama Ruangguru tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rachland Nashidik lewat akun twitternya @RachlanNashidik; ada Selasa (14/4/2020).
Dalam statusnya, Rachland Nashidik menegaskan Jokowi harus menghentikan pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja.
Sebab, tidak hanya ekonomi bangsa kini tengah mengalami resesi imbas virus corona, kebijakan tersebut ditegaskannya terindikasi adanya praktek kolusi.
"Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp. 5.6 Triliun untuk pelatihan online?," ungkap Rachland Nashidik
"Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden," tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya menduga alasan utama Pemerintahan Jokowi mendorong Perppu Covid-19 karena terkait hal tersebut.
"Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp. 5.6 Triliun," ungkap Rachland Nashidik.
"Kini kita tahu apa guna pasal 'kekebalan hukum' dalam Perppu Covid-19 itu," sindirnya.
Terkait polemik yang terjadi dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja yang digelar selama masa pandemik virus corona, Rachland Nashidik pun menyampaikan sejumlah catatan.
Hal pertama adalah menghapus pendanaan negara bagi pelatihan online.
Selanjutnya menggunakan seluruh anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun untuk BLT rakyat.
Hal kedua adalah menyalurkan BLT lewat bank milik pemerintah, seperti BRI.
"Jangan gunakan jasa fintech karena moral hazzardnya besar," jelas Rachland Nashidik.
Hal terakhir adalah memecat Staf Khusus Presiden yang telah terbukti melakukan tindakan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.
"Presiden segera berhentikan stafsusnya yang terlibat," ungkap Rachland Nashidik.
"Pecat stafsus korup!," tegasnya.
Hentikan Pelatihan Online Kartu Prakerja
Program pelatihan online dalam Kartu Prakerja yang kini dibuka bagi masyarakat umum dinilai Rachland Nashidik harus segera dihentikan.
Anggaran pelatihan tersebut menurutnya harus dialihkan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak wabah virus corona.
Pernyataan keras tersebut dibuktikan Rachland Nashidik lewat anggaran Kartu Prakerja yang mencapai Rp 20 triliun.
Dalam pelaksanaannya, pelatihan online Kartu Prakerja justru menguras anggaran hingga sebesar Rp 5,6 triliun.
Hal tersebut menurutnya sangat tidak tepat.
Mengingat kebutuhan warga berupa BLT sangat dibutuhkan selama menghadapi wabah virus corona.
Selain itu, resesi yang terjadi imbas wabah virus corona diyakinya melemahkan seluruh lini perekonomian nasinal.
Sehingga kecil kemungkinan perusahaan melakukan perekrutan dalam waktu dekat.
"Menurut saya, itu kebijakan tercela dan harus segera diperbaiki. Kenapa?," ungkap Rachland Nashidik dalam siaran tertulis pada Selasa (14/4/2020).
"Pertama, pelatihan online itu tidak relevan saat ini. Buat apa? Memangnya, dalam kesulitan akibat pandemi ini, lowongan pekerjaan dan peluang berusaha, ada?," tanyanya.
Dirinya pun mengingatkan imbas wabah virus corona memicu banyaknya Pemutusan Hubungan kerja (PHK) sejumlah perusahaan.
Bisnis nasional terpuruk dan banyak yang gulung tikar.
Dirinya pun mempertanyakan maksud Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang justru memberikan solusi berupa pelatihan kerja.
"Ingat pertumbuhan ekonomi akibat pandemi ini diprediksi minus. Bisnis dimana mana bangkrut. PHK melonjak," ungkap Rachland Nashidik.(R04)
Sumber Berita: wartakota.com
Listrik Indonesia
