.jpeg)
RIAUSKY.COM - Politisi Partai Gerindra Desmond J Mahesa angkat bicara terkait pernyataan Najwa Shihab yang mempertanyakan kinerja DPR RI dalam penanganan wabah corona atau Covid-19.
Akan tetapi, Desmond mengaku tak mempermasalahkan kritik yang ditujukan kepada DPR RI.
Baginya, kritik adalah masukan untuk memperbaiki kinerja lembaga yang operasionalnya disokong anggaran negara.
Hanya saja, ia menganggap pernyataan Najwa terkesan hanya berdasarkan asumsi dan rekaan belaka.
Sebaliknya, Desmon menanggap Najwa adalah sosok figur yang sedang lupa tentang siapa dirinya.
“Mungkin karena terlena dengan banyaknya sanjungan dan pujian yang diterima,” ujar Desmond dalam pesan tertulisnya, Minggu (3/5/2020).
Anak buah Prabowo Subianto ini lantas menyinggung episode ‘Mata Najwa’ yang menghadirkan wawancara dengan Presiden Jokowi.
Dalam episode itu, Najwa dinilai sukses ‘menundukkan’ Jokowi. Khususnya terkait istilah pulang kampung dan mudik.
Hal itu pula yang membuat Jokowi jadi bahan bully-an di media sosial.
“Sampai ada netizen membuat meme cukup menohok. Narasinya, ‘di mata Najwa presiden sudah seperti office boy saja, apalagi di ILC ya’,” ucap Desmond.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR ini kemudian menyoroti salah satu aspek yang diulas Najwa dalam video yang kini menjadi perbincangan di media sosial itu.
Yaitu soal kegiatan DPR yang tidak fokus pada upaya penanganan corona.
DPR dinilai masih saja membahas rancangan undang-undang yang tidak berkaitan dengan upaya penanganan virus corona seperti RUU Omnibus law cipta kerja, RUU KUHP dan yang lainnya.
Padahal, saat ini seluruh elemen fokus menangani pandemi Covid-19.
Desmond menegaskan, sebagai lembaga legislatif DPR bukan hanya mengurusi soal penanganan virus corona saja.
DPR bukan seperti lembaga eksekutif yang bisa langsung beraksi menangani pandemi virus corona.
“Apakah Mbak Nana berharap DPR terjun ke rumah rumah sakit ikut mengani pasien corona? Harus terjun langsung ikut mengimpor APD, obat-obatan untuk menangkal corona? Mba Nana berharap DPR ikut terlibat dalam pembuatan peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan kepala daerah atau surat untuk lurah di desa desa?,” katanya.
Desmond berharap Najwa membuka mata lebih lebar lagi untuk bisa memahami fungsi dan tugas legislatif dalam sistem bernegara.
Sehingga, tidak ada kesalahan narasi yang dibangun berdasarkan opini tanpa melihat data dan fakta.
“Kalau DPR ikut campur tangan kerjaan eksekutif, pasti akan banyak yang protes. Karena itu memang bukan kewenangan DPR, tetapi ranahnya eksekutif dan jajarannya,” katanya.
“Ketika DPR membentuk Satgas Melawan Covid-19 saja dianggap sebagai bukan kewenangannya,” tutur Desmond.
Desmond juga menegaskan, semua hal harus disesuaikan dengan peran dan fungsi masing-masing. (R02)
Sumber: Pojoksatu.id
Listrik Indonesia
