JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati menyatakan realisasi insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk mempermudah beban perusahaan di tengah pandemi Covid-19 masih minim.
Bendahara Negara itu mengungkapkan, dari Rp 120,6 triliun insentif pajak yang dialokasikan pemerintah, realisasinya di bawah Rp 30 triliun atau hanya sebesar Rp 24,6 persen.
"(Jajaran Direktorat Jenderal Pajak) masih akan berjuang untuk menyampaikan ke wajib pajak bahwa pemerintah hadir untuk membantu mereka, dalam bentu relaksasi pajak, restrukturisasi kredit, dan bantuan UMKM seperti subsidi bunga atau memberi kredit modal kerja serta bansos produktif," ujar Sri Mulyani dalam acara Spectaxcular 2020 Virtual Festival, Jumat (23/10/2020).
Lebih rinci Sri Mulyani mengatakan, nilai realisasi insentif pajak tersebut terdiri atas insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan yang ditanggung pemerintah (DTP), saat ini nilainya sudah Rp 2,18 triliun.
Selanjutnya pembebasan PPh 22 impor yang sudah mencapai Rp 7,3 triliun.
Selanjutnya ada percepatan pembayaran restitusi, hingga pemberian insentif pengurangan cicilan angsuran hingga 50 persen yang sudah mencapai Rp 10,2 triliun.
Lalu pemerintah juga menurunkan tarif pajak badan atau PPh Badan. Sri Mulyani pun mengatakan, tantangan otoritas fiskal di tengah pandemi memang tidak mudah.
Pasalnya, di tengah penerimaan pajak yang tertekan, pemerintah juga menggelontorkan insentif bagi dunia usaha serta masyarakat.
"Teman-teman pajak menghadapi tantangan yang tidak mudah, karena harus mengumpulkan pajak, perusahan mengalami kesulitan sehingga terus memberi insentif," ujar Sri Mulyani.
"Hari-hari ini kita harus terus menerus saling mendukung bersama dengan wajib pajak, serta menjaga agar mereka bisa melewati masa sulit namun ketika mereka ada kemampuan membayar kita tetap mengoleksi itu, ini yang sedang dan terus diperjuangkan," ujar dia.(R04)
Listrik Indonesia
