JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal absennya Partai Nasdem dalam pertemuan enam ketua umum (ketum) parpol dengan dirinya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5/2023) lalu.
Jokowi mengungkapkan, dirinya tidak mengundang Nasdem ke pertemuan itu.
"Ya memang (Nasdem) enggak diundang," ujar Jokowi saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau kegiatan perdagangan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Mendengar pernyataan Jokowi, para jurnalis lantas menanyakan penyebabnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menegaskan harus bicara apa adanya, bahwa Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri untuk menghadapi Pemilu 2024.
Di sisi lain, enam parpol lain juga ingin membentuk koalisi lain untuk hal yang sama.
"Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," jelas Jokowi.
Dia menilai, enam parpol koalisi pendukung pemerintah tentu memiliki strategi besar untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sehingga, sebagai parpol yang telah memiliki koalisi sendiri, lanjut Jokowi, tidak pas jika Nasdem mengetahui strategi koalisi lain.
"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya endak seperti itu," paparnya.
Kendati peta koalisi sudah berubah, tetapi Jokowi menegaskan kondisi itu biasa terjadi dalam dunia politik.
"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," tegasnya.
Pada Selasa, 2 Mei 2023, Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketum parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka.
Pertemuan yang digelar malam hari itu diikuti oleh enam ketua umum.
Mereka adalah Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.
Sementara itu, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir pada Selasa malam.
Sejak saat itu, belum ada keterangan resmi dari Jokowi soal absennya Nasdem dalam pertemuan.
Ketum Gerindra, Prabowo Subianto saat usai pertemuan hanya mengatakan bahwa Surya Paloh sedang berada di luar negeri.
Hal yang sama juga disampaikan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono. Namun, keduanya tidak memberikan jawaban saat ditanya apakah Nasdem sebenarnya diundang atau tidak pada pertemuan Selasa malam.
Adapun, Nasdem merupakan parpol pendukung dan pengusung Jokowi dalam dua kali pemilu, yakni Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.
Catatan Kompas.com, pernyataan Jokowi soal Nasdem pada Kamis ini pun menjadi keterangan pertama yang disampaikannya usai partai tersebut resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.
Sebab, selama ini, publik hanya menduga-duga soal seperti apa hubungannya Jokowi dengan Nasdem usai deklarasi terhadap Anies Baswedan Oktober 2022.
Terlebih parpol-parpol lain, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang bukan termasuk koalisi pendukung pemerintah akhirnya menyusul langkah Nasdem dalam mendukung Anies.
Pertemuan enam ketum parpol bukan cawe-cawe
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya tidak cawe-cawe (ikut-ikutan memberikan pengaruhnya) kepada parpol koalisi untuk Pemilu 2024 sebagaimana disinggung sejumlah pihak baru-baru ini.
Menurut Jokowi, pertemuannya dengan enam ketum parpol di Istana merupakan ajang diskusi.
"Cawe-cawe apa? Bukan cawe-cawe.Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi," kata Jokowi.
Dia pun menyinggung soal perannya sebagai pemimpin negara yang juga merupakan pejabat politik.
Menurutnya, urusan pencalonan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) menjadi urusan parpol dan gabungan parpol.
Akan tetapi, jika dirinya mendapat undangan dari parpol atau mengundang parpol tentu boleh dilakukan.
Jokowi menilai hal itu tak melanggar konstitusi.
"Saya bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan? Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," jelasnya.
"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita (saya) ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," kata Jokowi.(R02)
Sumber Berita: kompas.com
Listrik Indonesia
