PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Komisi IV DPR RI mempertanyakan kebijakan pemerintah yang belum mengeluarkan stok beras yang menumpuk di gudang Bulog di seluruh Tanah Air.
Pertanyaan itu disampaikan setidaknya oleh dua anggota Komisi IV, masing-masing Firman Subagyo dan Hasan Saleh saat rapat Reses yang dilaksanakan Komisi IV di gudang Bulog Rejosari-Pekanbaru Provinsi Riau, Jumat (20/11/2025).
Pertanyaan tersebut meluncur setelah Seretaris Bapanas Sarwo Edhy menjelaskan terkait kondisi stok beras yang ada di gudang bulog, sementara permintaan masyarakat tehadap beras Bulog saat ini sudah banyak.
Sarwo Edy, pada kesempatan tersebut menjelaskan, bahwa sesuai data yang disampaikan Direktus Bulog, bahwa saat ini, CBP (Cadangan Beras Pemerintah) Bulog sebesar 1,15 juta ton, terdiri dari pengadaan dalam negeri sebesar 2,6 juta ton, kemudian sisanya 1,8 impor, kemudian sisa pengadan tahun lalu sekitar 700 ton.
''Ini berdasarkan catatan yang ada di Bapanas,''ungkap dia.
Sarwo juga menjelaskan perihal umur beras yang ada di Gudang -gudang Bulog. ''Jadi, umur simpan normal itu maksimal 4 bulan, ini sudah dituangkan didalam Perbadan Nomor 12 tahun 2022,'' kata dia.
Sekretaris Bapanas Sarwo Edhi juga menjelaskan, terkait upaya menyalurkan stok beras yang ada dengan mengalokasikan untuk program bantuan pangan maupun stabilisasi harga pada periode Februari-Mei. Namun, ditunda berkaitan dengan masa panen di dalam negeri.
''Kami dari Bapanas sebenarnya sudah mengajukan untuk bantuan pangan dan SPHP untuk Februari sampai Mei. Namun karena kebijakan pemerintah masa panen, sehingga ditunda,'' jelas dia.
''Dan pada awal Juni kami juga sudah mengajukan kepada Kemenko Pangan dan alhamdulillah berdasarkan Rakortas disetujui untuk bantuan pangan untuk 1,83 juta Keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan disalurkan pada bulan Juni dan Juli, jadi sekaligus 20 kg per keluarga,''lanjut dia.
Namun demikian, Sarwo Edhi juga menjelaskan, bahwa saat ini, Bapanas masih menunggu alokasi anggaran berdasarkan DIPA.
''Berdasarkan saran BPK, bahwa bantuan tersebut tidak boleh disalurkan sebelum ada anggaran. Karena itulah, saat ini kami sedang brperoses di Kementerian keuangan untuk anggaran Bantuan Pangan tersebut, termasuk tambahan SPHP,Jadi kami dari Bapanas sudah melakukan apa yang harus dilakukan.'' lugas pria yang akrab disapa Sestama ini.
Hadir dalam rapat bersempena reses tersebut sejumlah anggota Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, Firman Subagyo, Endang Setyawati Thohari, Guntur Sasono, Rina Saadah, Hasan Saleh dan beberapa lainnya.
Hadir juga Direktur SDM Bulog Sudarsono Hardjosoekarto, Dirjen Sarana dan prasarana Kementerian pertanian Andi Nur Alamsyah juga Kabid Ketahanan Pangan DPTPH Provinsi Riau, Wiwik Suryani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru H. Maisisco, Pemimpin Wilayah Bulog Riau Kepri Irmed Erlando dan beberapa OPD lainnya.(R02)
Listrik Indonesia
