PEKANBARU (RIAUSKY.COM) – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, menyatakan komitmennya mendukung penuh kebijakan nasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah-wilayah rawan di Riau. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Provinsi Riau yang digelar di Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (23/7/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menkopolkam RI Budi Gunawan (secara virtual), dan dihadiri langsung dua menteri lainnya yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri LHK Hanif Faisol. Hadir juga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto. Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Riau.
Menkopolkam Budi Gunawan menekankan pentingnya tindakan cepat dan terpadu guna mencegah perluasan karhutla yang kini mulai menimbulkan dampak lintas negara. Malaysia dan Singapura disebut telah menyampaikan keprihatinan diplomatik atas kabut asap yang mulai melintasi perbatasan.
Senada, Wabup Muzamil juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah dan akan terus memperkuat langkah-langkah preventif dan responsif di lapangan. Muzamil menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan nasional terkait pengendalian karhutla.
“Dalam konteks penanganan karhutla, kami siap bersinergi dalam audit konsesi hingga penegakan hukum. Kami tidak sekadar menunggu instruksi, tapi menjadi garda terdepan dalam pemadaman di lapangan,” tegas Muzamil.
Menurutnya, upaya preventif akan diperkuat melalui peningkatan patroli, edukasi masyarakat desa, serta optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA). Ia juga mendukung penuh langkah pusat dalam penindakan hukum tegas terhadap pembakar lahan, baik individu maupun korporasi.
Dalam rakor itu, Menkopolkam menyampaikan rencana pengerahan tambahan 800 personel TNI-Polri, helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca untuk mendukung upaya pemadaman. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan sanksi administratif bagi perusahaan yang terlibat pembakaran lahan.
Riau saat ini berada dalam status tanggap darurat karhutla. Pemerintah pusat menetapkan sejumlah daerah, termasuk Meranti, sebagai zona prioritas untuk intervensi langsung.
Ikut hadir mendampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ifwandi, dan Plt Kepala Dinas PerkimtanLH, Saiful Bakhri.
Dihadiri Tiga Menteri, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Ikuti Rakor Pengendalian Karhutla Riau
